Pemkab Kulon Progo menyusun skema mempertahankan daya beli masyarakat

Kulon Progo (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, menyusun skema pengendalian harga kebutuhan pokok untuk menjaga daya beli masyarakat seiring meningkatnya harga kebutuhan pokok di tingkat pedagang.

Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo Triyono di Kulon Progo, Selasa, mengatakan berdasarkan hasil koordinasi internal, pemkab menganggarkan untuk pengendalian harga kebutuhan pokok melalui anggaran mendahului.

"Pengendalian harga kebutuhan pokok dilakukan dengan operasi pasar. Pemkab Kulon Progo memberikan subsidi harga terhadap kebutuhan pokok, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga," kata Triyono.

Terkait rencana pemerintah menaikkan harga eceran tertinggi beras, ia mengatakan Pemkab Kulon Progo memberikan subsidi melalui operasi pasar. Misalnya, harga beras saat ini Rp12,5 ribu per kilogram naik menjadi Rp14 ribu, kenaikannya yang disubsidi.

"Hal ini mengantisipasi gejolak di masyarakat, sembari masyarakat melakukan penyesuaian dengan kenaikan harga," katanya.

Lebih lanjut, Triyono mengatakan Pemkab Kulon Progo telah menyiapkan berbagai upaya dalam rangka pengendalian harga bahan pangan dan menjamin ketersediaannya untuk memenuhi peningkatan kebutuhan masyarakat menjelang Idul Adha.

"Kami rencananya melaksanakan operasi pasar untuk pengendalian tersebut," kata Triyono.

Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kulon Progo Sudarna mengatakan harga kebutuhan pokok menjelang Idul Adha 1445 H mengalami kenaikan.

Harga beras medium berkisar Rp13.400 per kilogram, dan premium Rp14.900 per kilogram. Harga daging ayam Rp35 ribu per kilogram, telur ayam Rp27.500 per kilogram.

Selanjutnya, harga cabai keriting Rp38.500 per kilogram, cabai rawit merah Rp32.500 per kilogram, bawang merah Rp45.800 per kilogram dan bawang putih Rp45.600 per kilogram.

"Stok kebutuhan pokok aman, namun harga mengikuti mekanisme pasar," katanya.