Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono membahas pembangunan rumah susun (rusun) bagi ASN di Ibu Kota Nusantara atau IKN dengan menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.
Basuki mengatakan banyak pengembang perumahan ataupun investor yang berminat untuk membangun Rusun ASN di IKN dengan skema KPBU.
"Pasti karena itu dibeli oleh pemerintah, siapa yang tidak mau. Kalau memang ada pengembang lebih baik pengembang (bangun langsung) nanti bisa dibeli. Kalau (rusun ASN) itu jadi rumah dinas itu terlalu mahal menurut saya. Ini yang saya bicarakan dengan Ibu Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Kalau beliau ibu Menteri Keuangan tidak mau, ya sudah tapi saya harus memberikan informasi kepada Menkeu. Kalau KPBU-nya, untuk perumahan menurut saya terlalu mahal. Menurut saya cost of money atau biaya dananya terlalu mahal," ujar Basuki, di Jakarta, Kamis.
Basuki mengungkapkan pembangunan rusun bagi ASN di IKN dengan skema KPBU dinilai terlalu mahal dalam aspek cost of money. Dirinya juga menyampaikan bahwa rusun ASN di IKN dengan skema KPBU belum dibangun.
"Belum dibangun. Kalau saya untuk ASN, itu mahal kalau dengan skema KPBU, mahal. Cost of money atau biaya dananya mahal bisa sampai dua-tiga kali lipat. Yang saya ketahui di bidang pekerjaan umum (PU)," ujarnya lagi.
Dia mencontohkan, penggantian Jembatan Callender Hamilton melalui skema KPBU dengan 37 jembatan yang sudah selesai investasinya sekitar Rp600 miliar, namun Kementerian PUPR mengembalikan selama 15 tahun bisa sampai Rp1,5 triliun.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menteri PUPR bahas pembangunan Rusun ASN IKN skema KPBU dengan Menkeu
Menkeu dan Menteri PUPR rembuk pembangunan Rusun ASN IKN
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyampaikan keterangan kepada awak media, di Jakarta, Kamis (20/6/2024). ANTARA/Aji Cakti
