Izin usaha 66 penyelenggara fintech P2P lending di RI dicabut

id Otoritas Jasa Keuangan,OJK,fintech P2P lending

Izin usaha 66 penyelenggara fintech P2P lending di RI dicabut

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Aman Santosa. ANTARA/HO-OJK/aa. (Handout Humas OJK)

Jakarta (ANTARA) -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut 66 izin usaha penyelenggara fintech Peer to Peer lending (P2P lending) sejak 2020 hingga 12 Juli 2024, dalam rangka memperkuat pengembangan industri fintech P2P lending yang sehat dan berintegritas.
"Dalam upaya penegakan ketentuan dan melindungi konsumen serta masyarakat, OJK telah melaksanakan off-site dan on-site supervision terhadap penyelenggara fintech P2P lending," kata Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK Aman Santosa di Jakarta, Kamis.
Pada periode Januari 2024 sampai dengan Juni 2024 OJK telah mengenakan sanksi administratif terhadap penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau dikenal sebagai fintech P2P lending.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: OJK cabut izin usaha 66 penyelenggara fintech P2P lending

Pewarta :
Editor: Herry Soebanto
COPYRIGHT © ANTARA 2024