BPBD Kulon Progo masih distribusikan air bersih ke masyarakat

id Distribusi air bersih,Kulon Progo,Kekeringan

BPBD Kulon Progo masih distribusikan air bersih ke masyarakat

Tagana Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo, DIY, distribusikan air bersih. (ANTARA/HO-Ketua Tagana Kulon Progo Sutikno)

Kulon Progo (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, masih mendistribusikan air bersih kepada masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi sebanyak tiga tangki untuk delapan sampai sembilan titik per hari meski sudah hujan.

Kepala Pelaksana BPBD Kulon Progo Taufik Prihadi di Kulon Progo, Minggu, mengatakan berdasarkan hasil koordinasi dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

Sebab BMKG memperkirakan musim hujan baru masuk wilayah Kulon Progo pada dasarian kedua Oktober.

"Ada beberapa wilayah di Kulon Progo yang mulai diguyur hujan. Namun curah hujannya masih bersifat rendah dengan sebaran yang belum merata. Tetapi kami masih menyalurkan air bersih ke masyarakat sesuai permintaan," kata Taufik Prihadi.

Ia mengatakan Status Tanggap Darurat Kekeringan di Kulon Progo berlaku sejak 24 hingga 30 September 2024. Pihaknya tengah mempertimbangkan perpanjangan status tersebut.

"Saat ini, kami sedang mengkaji perpanjangan Status Tanggap Darurat Kekeringan tersebut," katanya.

Taufik mengakui meski sudah mulai hujan, debitnya belum mampu sepenuhnya mencukupi kebutuhan air bersih warga.

Setidaknya ada enam kapanewon (kecamatan) di Kulon Progo yang terdampak kekeringan pada kemarau tahun ini. Antara lain, Kapanewon Girimulyo, Samigaluh, Kokap, Kalibawang, Nanggulan, dan Pengasih.

"Kami masih terus bersiaga dalam mendistribusikan air bersih ke masyarakat," katanya.

BPBD Kulon Progo turut berkoordinasi dengan jaringan relawan untuk melaporkan daerah yang membutuhkan air bersih.

"Termasuk dengan berbagai instansi hingga swasta yang hendak membantu proses dropping air bersih," katanya.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kulon Progo Triyono mengatakan penanganan kekeringan mengandalkan pos belanja tidak terduga (BTT) dari APBD. Namun diperlukan Status Tanggap Darurat Kekeringan agar bisa mengaksesnya.

"Tanpa ada status tersebut, maka BTT tidak bisa diakses," kata.

Pemanfaatan BTT untuk penanganan kekeringan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

"Dana BTT masih sangat mencukupi untuk dropping air bersih," katanya.
Pewarta :
Editor: Victorianus Sat Pranyoto
COPYRIGHT © ANTARA 2024