Kulon Progo (ANTARA) - Warga Kebonrejo, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, melakukan audiensi dengan DPRD setempat mempertanyakan kejelasan dan menolak rencana perubahan trase jalan bebas hambatan atau jalan tol Yogyakarta-Bandara Internasional Yogyakarta.
Ketua Paguyuban Warga Terdampak pembangunan jalan bebas hambatan Yogyakarta-YIA Kalurahan Kebonrejo Faruq Zawawi di Kulon Progo, Selasa, mengatakan warga terdampak pembangunan jalan bebas hambatan Yogyakarta-YIA yang mengikuti sosialisasi terlanjur membeli tanah dan tempat hunian baru, namun hingga saat ini belum ada tanda-tanda pembayaran ganti untung tanah mereka.
"Kedatangan ini untuk menanyakan informasi kepastian adanya perubahan trase dan exit tol ruas Hargomulyo - YIA, kerena isu yang berkembang itu ada perubahan trase atau mengganti trase baru, sehingga warga yang terlanjur membeli lahan dan hunian baru dari uang pinjam bank menolak perubahan trace tersebut," kata Faruq Zawawi.
Ia mengatakan warga terdampak resah karena isu tersebut tidak sesuai dengan hasil sosialisasi dan konsultasi publik yang digelar pemangku kebijakan setempat pada 24 Mei 2023 silam. Dalam kegiatan tersebut, pejabat berwenang menyatakan bahwa penetapan lokasi tol di Kebonrejo sudah final, sehingga tidak akan ada perubahan.
"Resahnya warga karena menurut informasi ketika sosialisasi kan trase itu tidak mungkin berubah, yang berubah itu konstruksinya. Selain itu, belum ada kejelasan ganti untung," katanya.
Faruq mengatakan ada sekitar 29 warga terdampak yang melapor sudah mengeluarkan biaya untuk hunian baru. Mayoritas biayanya diperoleh dengan cara meminjam di bank.
"Sekarang yang sudah melapor sekitar 29 orang, tapi masih banyak yang belum melapor karena mungkin sudah pasrah. Sementara untuk sementara sumber keuangan pada pinjam bank," katanya.
Ia berharap agar wacana perubahan trase tol tidak dilalukan. Namun pihaknya tidak akan menolak jika ada penambahan trase.
"Harapan saya tidak terjadi perubahan trase atau penggantian trase tol dan exit tol ruas Hargomulyo Sibogor sampai dengan YIA. Terus seandainya pihak pejabat berwenang memiliki alternatif lain nambah saja trase atau diperluas. Contohnya di situ kan ada tanah pelungguh, milik Pura Pakualaman. Barangkali pihak Pura bisa mengakomodasi untuk nambah trase karena sebagian memang lewat situ, dan tidak merugikan masyarakat," katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kulon Progo Aris Syarifuddin mengatakan pihaknya telah memfasilitasi warga terdampak tol di Kebonrejo untuk menyampaikan aspirasinya secara langsung kepada pejabat publik terkait, salah satunya BPN Kulon Progo. Rencananya warga terdampak juga akan bertemu dengan Penjabat Bupati Kulon Progo untuk menjawab keresahan mereka.
"Dalam hal ini kami sebagai fasilitator, dan rencananya hari Selasa warga akan diterima Penjabat Bupati Kulon Progo untuk menerima jawaban atas isu yang beredar tersebut," katanya.
