Bawaslu Bantul musnahkan 8.848 APK hasil penertiban selama Pilkada 2024

id Bawaslu Bantul ,Pemusnahan APK ,Pilkada Bantul

Bawaslu Bantul musnahkan 8.848 APK hasil penertiban selama Pilkada 2024

Ketua Bawaslu Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Didik Joko Nugroho (Foto ANTARA/Hery Sidik)

Bantul (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, memusnahkan sebanyak 8.848 unit alat peraga kampanye hasil penertiban selama masa tenang Pilkada 2024.

"Untuk APK yang dibersihkan pascapemilihan selesai dapat dimusnahkan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2024. Pemusnahannya dilakukan dengan dua skema," kata Ketua Bawaslu Bantul Didik Joko Nugroho di Bantul, Rabu.

Skema pertama, jelasnya, pemusnahan alat peraga kampanye (APK) dilakukan dengan mekanisme reuse. Mekanisme ini secara implementasi memberikan keleluasaan masing-masing panitia pengawas pemilu kecamatan dalam memanfaatkan kembali APK yang telah dibersihkan untuk kegunaan dan kepentingan lainnya.

Selain mekanisme reuse, untuk APK yang sudah tidak dapat dimanfaatkan maka dikerjasamakan dengan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Bantul untuk digunakan sebagai bahan bakar.

"Saat ini Bawaslu Bantul sedang melakukan inventarisasi APK hasil pembersihan selama masa tenang, terutama untuk yang akan dikerjasamakan sebagai bahan bakar produksi UMKM," katanya.

Sementara itu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Bantul M. Rifqi Nugroho mengatakan ribuan APK yang ditertibkan itu merupakan hasil pembersihan yang dilakukan jajaran pengawas dan tim gabungan sampai tingkat kecamatan.

Tim gabungan tersebut terdiri atas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Kepolisian Resor Bantul, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Perhubungan.

"Panwaslu kecamatan dalam melakukan pembersihan APK pilkada juga melibatkan unsur-unsur terkait, seperti kepolisian sektor, Koramil, personel Trantib, dan unsur Linmas," katanya.

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye pemilihan, dinyatakan bahwa masa tenang adalah masa semua aktivitas atau semua jenis kampanye harus dihentikan.

"Kami juga telah mendorong tim kampanye pasangan calon untuk secara mandiri membersihkan APK sejak dimulai masa tenang yang berlangsung selama tiga hari," katanya.