Jakarta (ANTARA) - Peneliti Senior dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli menilai kepala daerah dari PDI Perjuangan (PDIP) seharusnya tetap mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, meskipun ada instruksi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk tidak menghadiri kegiatan tersebut.
"Pilihan tentu tergantung para kepala daerah dari PDIP tersebut, namun saya secara pribadi karena kegiatan retret tersebut bagian dari kegiatan pemerintahan, sebaiknya ikut," kata Lili saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Sabtu (22/2).
Lili mengutip kalimat bijak mantan Presiden Amerika Serikat (AS) John F Kennedy. Perkataan itu yakni "Loyalty to my party ends when loyalty to my country begins" atau "Loyalitasku kepada partai berakhir ketika loyalitasku kepada negara mulai".
"Seperti semboyan John F Kennedy, kesetiaan pada partai berhenti ketika kesetiaan pada negara dimulai," ujarnya.
Di sisi lain, instruksi resmi dari Megawati melalui surat bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 menempatkan kepala daerah PDIP dalam dilema.
Megawati menginstruksikan mereka untuk tidak menghadiri retret yang digelar pada 21–28 Februari 2025, seraya meminta mereka tetap berkomunikasi aktif dengan DPP PDIP untuk menunggu perkembangan politik nasional lebih lanjut.
Pasalnya, sebagai bagian unsur pemerintahan, presiden adalah pemimpin tertinggi.
Baca juga: Instruksi Megawati larangan retret, pengamat sebut dua potensi dampaknya
Oleh karena itu, ketika ada arahan untuk mengikuti retret saat ini, maka sebagai kepala daerah yang merupakan unsur pemerintah harus mengikuti arahan tersebut meski memang tidak wajib.
"Namun, ketika ada instruksi dari Ketua Umum PDIP agar tidak mengikuti retret, tentu ini dilema lantaran maju kena, mundur kena," ujarnya.
Menurutnya, apabila memaksakan diri untuk retret pasti dianggap tidak patuh dan bisa kena sanksi disiplin.
"Kalau sanksi ringan atau sedang berupa peringatan keras, mungkin tidak apa-apa, tapi jika sanksi berat dipecat dari keanggotaan partai membuat mereka takut," jelas Lili.
Surat instruksi Megawati muncul di tengah dinamika politik nasional yang memanas, khususnya setelah penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam suratnya, Megawati menegaskan bahwa seluruh kebijakan partai berada di bawah kendalinya.
Baca juga: Dedi Mulyadi: larangan retreat adalah hak beliau, tapi kepala daerah harus taat pemerintah
Baca juga: Megawati larang kepala daerah PDIP ikut retret, Dasco: itu urusan Mendagri
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kepala daerah PDIP sebaiknya ikut retret karena kegiatan pemerintahan
