Momentum perbaikan
Pemberantasan mafia migas harus disertai reformasi struktural dalam tata kelola energi nasional. Seperti yang disampaikan banyak kalangan bahwa momentum ini seharusnya dimanfaatkan untuk mendorong Pertamina menjadi perusahaan kelas dunia, bukan sekadar membersihkan segelintir oknum.
Jika dibandingkan dengan perusahaan migas asing misalnya Aramco atau Shell, dua perusahaan minyak raksasa dunia, perbedaan mendasar yang mencolok adalah tingkat transparansi dan efisiensi tata kelola mereka.
Aramco, meskipun dimiliki penuh oleh pemerintah Arab Saudi, memiliki standar pengelolaan yang sangat tinggi, dengan mekanisme audit yang kuat dan sistem kontrol yang ketat terhadap setiap transaksi.
Sementara Shell, sebagai perusahaan swasta multinasional, juga menerapkan tata kelola yang transparan, sehingga risiko korupsi bisa ditekan seminimal mungkin.
Sebaliknya, BUMN migas di tanah air selama bertahun-tahun lebih mirip sebagai instrumen politik daripada entitas bisnis profesional.
Campur tangan politik yang terlalu dalam, dari penunjukan direksi hingga kebijakan harga BBM, membuat perusahaan ini sulit berkembang secara optimal.
Mafia migas termungkinkan untuk berakar kuat karena ada sistem yang membiarkannya bertahan. Maka, tanpa perubahan fundamental dalam tata kelola, skandal seperti ini berpotensi akan terus berulang meskipun pelakunya berganti-ganti.
Dalam konteks kepercayaan publik, dampak kasus ini sangat besar. Masyarakat bukan hanya merasa dirugikan secara finansial, tetapi juga mengalami erosi kepercayaan terhadap lembaga negara.
Isu pengoplosan BBM, meskipun hanya bagian kecil dari masalah utama, menjadi perhatian publik karena dampaknya langsung dirasakan oleh konsumen.
Harga BBM yang cenderung tinggi, kualitas bahan bakar yang dipertanyakan, serta layanan distribusi yang kerap bermasalah semakin memperburuk citra BUMN migas di mata rakyat.
Oleh karena itu, Kementerian BUMN harus tegas dan memberikan jaminan perbaikan agar ada antisipasi dan langkah yang masuk akal sebagai perbaikan ke depan.
Langkah Menteri BUMN Erick Thohir patut didukung untuk melakukan review total Pertamina pasca-kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang melibatkan sejumlah pimpinan di PT Pertamina Patra Niaga, PT Pertamina International Shipping, dan PT Kilang Pertamina Internasional.
Dalam manajemen krisis, salah satu elemen penting adalah transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah memang harus menunjukkan komitmen konkret untuk melakukan perubahan.
Jika hal ini tidak dilakukan, masyarakat akan terus merasa dikhianati, dan krisis kepercayaan terhadap Pertamina hanya akan semakin dalam.
Baca juga: BBM aman! Ini bukti tak ada oplosan Pertamax di SPBU
