Pengamat ekonomi: Klaim 60 persen rakyat Indonesia miskin tidak tepat

Jakarta (ANTARA) - Pengamat Ekonomi dan Perbankan dari Binus University Doddy Ariefianto menyatakan bahwa klaim yang menyebutkan 60 persen rakyat Indonesia miskin, sebagaimana tercantum dalam laporan Bank Dunia edisi April 2025, tidak tepat.

Menurutnya angka tersebut tidak menggambarkan kemiskinan secara absolut, melainkan lebih kepada standar pengeluaran yang digunakan untuk mengukur kemiskinan global.

Dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta pada Kamis, Doddy menjelaskan bahwa Bank Dunia menggunakan tiga lapis pengukuran kemiskinan global, yaitu kemiskinan ekstrem dengan pengeluaran di bawah 2,15 dolar AS per hari, pengeluaran 3,65 dolar AS per hari untuk negara berpendapatan menengah ke bawah, dan 6,85 dolar AS per hari yang menjadi standar untuk negara menengah ke atas.

"Saya lebih setuju dengan standar 3,65 dolar AS per hari. Angka 60 persen lebih itu lumayan kontroversial, mendekati label negara gagal. Kita bukan negara gagal dan insyaallah tidak menuju ke sana," ujar Doddy.

Baca juga: Baznas RI meresmikan Balai Ternak Medikorejo bagi fakir miskin di Sleman

Dalam laporan Macro Poverty Outlook yang dirilis oleh Bank Dunia, disebutkan bahwa 60,3 persen penduduk Indonesia hidup dengan pengeluaran di bawah 6,85 dolar AS per hari, yang setara dengan sekitar Rp108 ribu.

Doddy menegaskan bahwa angka tersebut bukan mengacu pada kemiskinan absolut, melainkan pada standar garis pengeluaran yang ditetapkan untuk negara berpendapatan menengah atas, seperti China.

Lebih lanjut, Doddy menyebutkan bahwa Indonesia telah membangun sejumlah sistem perlindungan sosial yang cukup kuat, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), BPJS Kesehatan, dan berbagai subsidi lainnya.

"Mendefinisikan kemiskinan itu enggak semata soal angka pengeluaran harian. Akses terhadap kebutuhan dasar juga penting. Buat apa punya pendapatan 10 dolar AS per hari kalau beras sulit ditemukan di pasar?" tuturnya.

Baca juga: Mensos sebut ada 65 titik siap selenggarakan Sekolah Rakyat tahun ini

Alih-alih menganggap Indonesia dalam keadaan darurat kemiskinan, Doddy berpendapat bahwa laporan Bank Dunia justru menunjukkan bahwa Indonesia sedang berada dalam fase transisi menuju kelompok negara yang lebih makmur.

Meskipun masih ada tantangan, arah pembangunan Indonesia sudah berada di jalur yang benar.

"Klaim bahwa 6 dari 10 orang Indonesia tersebut tidak tepat karena menggambarkan bahwa sebagian masyarakat Indonesia belum mencapai standar konsumsi negara maju, bukan berarti mereka miskin dalam pengertian umum," tambahnya.

Pemerintah Indonesia pun terus melaksanakan berbagai program strategis untuk mempercepat pengentasan kemiskinan, termasuk bantuan sosial, penciptaan lapangan kerja, perluasan akses pendidikan dan layanan kesehatan, serta program Makan Bergizi Gratis di sekolah yang menjadi prioritas utama.

Baca juga: Wabup: Anak dari KK miskin di Sleman harus dapat akses pendidikan

Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kelompok bawah dan rentan.

Indonesia sendiri baru saja meraih predikat sebagai negara berpendapatan menengah pada 2023. Namun, menurut Doddy, meski negara telah mengalami kemajuan signifikan, standar 3,65 dolar AS per hari masih relevan digunakan untuk mengukur kemiskinan di Indonesia saat ini.

Jika menggunakan standar ini, tingkat kemiskinan Indonesia pada 2024 diperkirakan hanya sekitar 15,6 persen, atau sekitar 44 juta jiwa. Bahkan, jumlah warga yang hidup dalam kemiskinan ekstrem kini hanya menyentuh 1,3 persen.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan bahwa pada September 2024, jumlah penduduk miskin Indonesia tercatat 24,06 juta jiwa, menurun dari 25,22 juta pada Maret sebelumnya.

"Artinya, secara umum kesejahteraan masyarakat Indonesia membaik dan tren kemiskinan terus menurun," pungkas Doddy.

Baca juga: Pemkab Sleman beri bantuan hukum kepada masyarakat miskin

Baca juga: Prabowo bangun sekolah khusus anak tak mampu dan miskin ekstrem