Yogyakarta (ANTARA) - Potensi dana swasta untuk membantu pembangunan daerah perlu terus didorong di tengah situasi kebijakan pemotongan anggaran pemerintah. Melalui partisipasi masyarakat lewat program CSR swasta, diharapkan perencanaan pembangunan bisa tetap dijalankan dengan baik.
Hal ini ditegaskan Eko Suwanto, Ketua Komisi A DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan, dalam dialog Srawung DPRD DIY bertema politik dan kerakyatan bersama SKH Kedaulatan Rakyat, Sabtu (19/7/2025).
“Alhamdulillah, DPRD DIY baru saja menyelesaikan penetapan APBD Perubahan 2025. Sementara itu, rancangan KUA-PPAS 2026 segera dikonsultasikan ke Kemendagri, mengingat hingga hari ini belum terbit pedoman penyusunan APBD Tahun 2026. Sesuai instruksi Presiden RI, kita tahu anggaran 2025 mengalami pemotongan, termasuk dana keistimewaan sebesar Rp200 miliar serta pemotongan dana lainnya lebih dari Rp65 miliar,” ujar Eko.
Ia menekankan bahwa Pemda DIY perlu mencari sumber pendanaan dari sektor swasta untuk menopang anggaran pembangunan daerah, khususnya untuk program yang ditugaskan pemerintah pusat seperti makan bergizi gratis dan penyediaan lahan 5 hektare untuk realisasi Sekolah Rakyat.
Eko Suwanto, yang juga alumni Magister Ekonomi Pembangunan (MEP) UGM, menambahkan bahwa porsi partisipasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan daerah saat ini masih kecil. Padahal, potensinya sangat besar dan perlu digali lebih jauh.
“Diskusi bersama pemda penting dilakukan untuk mencari dukungan anggaran dari swasta. Pemotongan anggaran ini berdampak signifikan, tapi sekaligus bisa melatih pemda untuk mencari sumber pembiayaan lain,” kata Eko.
Ia juga mengingatkan tanggung jawab negara sebagaimana amanat konstitusi, yaitu memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Menurutnya, dengan angka kemiskinan DIY yang masih sebesar 10,4 persen, intervensi pemerintah daerah sangat diperlukan.
“Saya sarankan agar Bappeda menyusun big data mikro, melakukan cacah jiwa atau sensus, agar hasilnya bisa menjadi dasar kebijakan untuk mengatasi kemiskinan,” ujarnya.
Dalam seminar Praktek Pancasila dan Konstitusi dalam Pembangunan Daerah di UC UGM yang menghadirkan Ganjar Pranowo, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Arie Sudjito, politisi muda Seno Bagaskoro, serta Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo, disampaikan pula contoh konkret tentang kemandirian fiskal daerah.
Eko mengapresiasi bagaimana Hasto mampu menjalankan program pembangunan rumah tidak layak huni secara gotong royong tanpa menggunakan dana APBD, melainkan menggandeng Baznas dan CSR.
“Saat ada pemotongan anggaran, alokasi menjadi terbatas. Tapi dengan menggandeng Baznas dan CSR, program bedah rumah tetap bisa berjalan. Ini menjadi role model, bahwa ketika dana terbatas, program bantuan rakyat tak boleh berhenti,” tutur Eko.
Ia juga mencontohkan langkah Wali Kota Yogyakarta yang mengalihkan anggaran pengadaan mobil dinas menjadi gerobak pengangkut sampah, serta tetap merealisasikan pelayanan kesehatan gratis.
“Program dan kegiatan bisa tetap berjalan saat ada partisipasi masyarakat. BUMN dan perusahaan nasional juga bisa dilibatkan dalam pembangunan daerah. Ini senapas dengan implementasi ideologi Pancasila dan konstitusi,” pungkas Eko Suwanto. (*)
