Bantul (ANTARA) - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta menargetkan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) mencapai 20 persen dari total jumlah penduduk wajib kartu tanda penduduk (KTP) hingga akhir 2025.
"Capaian aktivasi IKD sampai hari kemarin sudah sekitar 19,76 persen atau setara sebanyak 149 ribu orang, sementara target kita sesuai target provinsi sebesar 20 persen," kata Kepala Dinas Dukcapil Bantul Kwintarto Heru Prabowo di Bantul, Minggu.
Dia mengatakan target capaian aktivasi IKD demi mempermudah akses layanan publik dan administrasi kependudukan tanpa dokumen fisik yang sebanyak 20 persen atau setara 150 persen itu dihitung dari jumlah penduduk Bantul yang wajib KTP sebanyak 754 ribu jiwa.
Baca juga: Bantul sukses capai target nasional dalam cakupan kepemilikan dokumen kependudukan
Dia mengatakan berbagai upaya dilakukan untuk percepatan layanan aktivasi IKD bagi masyarakat, di antaranya dengan mendekatkan pelayanan melalui petugas dan sumber daya manusia (SDM) yang ada di setiap kecamatan bahkan kelurahan.
Ia mengatakan seperti yang dilakukan di Kecamatan Bambanglipuro sejak beberapa waktu lalu, dengan target sasaran 1.000 hingga 1.500 orang.
"Kami optimis capaian IKD di Bantul bisa capai target, bahkan bisa melampaui target. Dengan sisa waktu empat bulan sampai Desember 2025, mudah-mudahan aktivasi IKD di Bantul bisa terealisasi 22 sampai 23 persen," katanya.
Baca juga: Pemkab sasar perguruan tinggi bikin IKD
Dia mengatakan apalagi sosialisasi kepada masyarakat terkait aktivasi IKD sudah digencarkan dalam beberapa bulan terakhir di kecamatan kecamatan, sehingga harapannya target IKD dapat terwujud dengan cepat.
Meski demikian, pihaknya juga menekankan masyarakat tidak tergiur dengan layanan aktivasi IKD abal-abal, mengingat akhir akhir ini marak tindakan penipuan dengan modus mengatasnamakan petugas Dukcapil melalui berbagai cara.
"Kami harap masyarakat semakin paham dan memiliki satu visi untuk melakukan aktivasi IKD. Apalagi IKD memiliki banyak manfaat bagi masyarakat terutama yang sering berpergian jarak jauh dengan kereta api, mereka tidak perlu menunjukkan KTP fisik, cukup IKD untuk validasi data," katanya.
