Yogyakarta (ANTARA) - Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) IV Organisasi Angkutan Darat (Organda) Tahun 2025 yang digelar di Yogyakarta, Selasa (14/10) menjadi ajang penting untuk merumuskan langkah-langkah konkret guna mewujudkan transportasi yang aman, efisien, dan berkelanjutan.
Ketua Umum DPP Organda Adrianto Djokosoetono menegaskan Mukernas kali ini lebih dari sekadar evaluasi, melainkan momentum untuk memperbaiki dan merencanakan masa depan industri transportasi darat yang lebih baik.
"Organda harus menjadi wadah kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk mendorong perkembangan sektor ini," ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya sinergi antara operator dan pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara keselamatan, pelayanan, dan keberlanjutan usaha di sektor
“Industri transportasi darat harus beradaptasi dengan perubahan. Kita ingin transportasi yang makin maju, aman, nyaman, dan berkeselamatan bagi manusia,” tambahnya.
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X yang turut hadir menyatakan apresiasinya atas terpilihnya Yogyakarta sebagai tuan rumah Mukernas IV.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, pengusaha, dan masyarakat dalam menciptakan sistem transportasi yang ramah manusia dan berdaya saing.
Sri Sultan juga menyinggung masalah Over Dimension Over Loading (ODOL) yang sering menjadi penyebab kecelakaan dan kerusakan jalan. Menurutnya, penegakan hukum harus diimbangi dengan edukasi untuk meningkatkan kesadaran akan keselamatan berlalu lintas.
“Masalah ODOL adalah ancaman nyata bagi keselamatan di jalan raya. Penegakan hukum harus berjalan seiring dengan kesadaran. Edukasi bukan hanya soal memberi tahu apa yang salah, tapi menumbuhkan pemahaman mengapa sesuatu itu harus benar,” ujarnya.
Dirjen Perhubungan Darat Irjen Pol. (Purn) Dr. Purnawan S., M.Si., yang mewakili Menteri Perhubungan, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam penanganan ODOL.
“Penegakan hukum tidak boleh hanya berhenti pada sopir di jalan, tetapi menyentuh seluruh rantai logistik baik dari pemilik kendaraan, pemilik barang, hingga aparat pengawas. Kita tidak sedang mencari siapa yang bersalah, melainkan membangun sistem yang bertanggung jawab,” jelasnya.
Ia juga menyoroti peran teknologi digital, seperti sistem penimbangan otomatis, untuk mendukung pengawasan yang lebih transparan dan efisien.
Dalam forum tersebut Organda juga membahas transformasi digital sektor transportasi, termasuk program Bus Rapid Transit (BRT) Teman Bus yang telah diimplementasikan di berbagai kota. Adrianto menekankan pentingnya pengembangan program ini untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan publik.
“Program seperti Teman Bus harus terus diperluas. Operator daerah, dinas perhubungan, dan pemerintah kota perlu bersatu untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan kualitas layanan publik,” pubkasnya.
