Yogyakarta (ANTARA) - Pakar Manajemen Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Qurratul Aini menegaskan bahwa Instalasi Gawat Darurat (IGD) adalah pintu utama penyelamatan nyawa yang tidak boleh terhambat persoalan administrasi.
"Ketika pasien datang dalam kondisi gawat, prioritas tertinggi adalah stabilisasi dan tindakan penyelamatan, bukan menunggu kelengkapan administrasi atau rujukan formal," ujar Qurratul Aini di Yogyakarta, Selasa.
Hal itu disampaikan Aini menanggapi kasus seorang ibu hamil di Papua yang meninggal bersama janin yang dikandungnya setelah ditolak empat rumah sakit pada Senin (17/11).
Ia menilai peristiwa tersebut menunjukkan bahwa sejumlah fasilitas kesehatan masih menghadapi persoalan serius dalam manajemen dan koordinasi penanganan kegawatdaruratan.
Dia mengatakan meski setiap rumah sakit memiliki prosedur operasi standar kegawatdaruratan, implementasi di lapangan kerap kali tidak sesuai ketentuan.
Menurut dia, hambatan terbesar muncul dari lemahnya komunikasi dan koordinasi internal antara tenaga medis, petugas administrasi, dan penanggung jawab layanan.
"Pelaksanaannya sering terkendala karena komunikasi antarpetugas tidak jelas, dan masing-masing menunggu instruksi," ujar Dosen Magister Administrasi Rumah Sakit UMY ini.
Padahal, lanjut Aini, kondisi seperti itu membutuhkan keputusan cepat.
"Jika keputusan harus menunggu pihak yang tidak berada di lapangan, penanganan pasti terlambat dan risikonya bisa fatal," kata dia.
Aini juga menyoroti budaya kerja di banyak rumah sakit yang masih berorientasi pada hierarki birokratis sehingga keputusan medis penting kerap tertunda karena petugas lapangan tidak memiliki keberanian mengambil langkah cepat tanpa persetujuan atasan.
Ia menegaskan bahwa rumah sakit bukan sekadar soal fasilitas kesehatan yang lengkap atau bangunan besar, tetapi tentang bagaimana sistem bekerja sebagai satu kesatuan.
"Ada SDM yang kompeten, prosedur yang jelas, dan kecepatan dalam bertindak. Jika komando tidak jelas, maka keselamatan pasien otomatis terancam. Kita tidak boleh menunggu korban berikutnya baru berbenah," ujarnya.
Sebelumnya seorang ibu hamil Irene Sokoy asal Kampung Hobong, Sentani, Jayapura, meninggal bersama bayi dalam kandungannya setelah diduga ditolak empat rumah sakit di Kabupaten dan Kota Jayapura pada Senin (17/11) sekitar pukul 05.00 WIT.
Presiden Prabowo Subianto memerintahkan melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk audit rumah sakit di Provinsi Papua, sebagai respons dari kabar tersebut.
"Perintah beliau untuk segera lakukan perbaikan audit. Melakukan audit internal masalahnya di mana. Dikumpulkan rumah sakit-rumah sakit itu, termasuk juga pejabat-pejabat yang di Dinas Kesehatan dan lain-lain, baik provinsi, kabupaten, dan yang (rumah sakit) swasta," kata Mendagri Tito saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/11).
