ASPPUK dorong kebijakan perdagangan yang responsif gender dan inklusif

Jumat, 8 Mei 2026 17:05 WIB

Workshop Uji Coba Modul Pelatihan Gender dan Perdagangan Internasional. (Foto dok Workshop)

Yogyakarta (ANTARA) - Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil Mikro (ASPPUK) bekerja sama dengan Trade Gender Equality Incubator (TGEI) dan Regional Trade for Development (RT4D) menggelar Workshop Uji Coba Modul Pelatihan Gender dan Perdagangan Internasional di Jakarta, pada 5-6 Mei 2026.

Direktur ASPPPUK Emmy Astuti dalam sambutannya mengatakan, kegiatan ini bertujuan menjaring masukan atas draft modul yang telah disusun agar memiliki konten yang lebih relevan dengan kebutuhan advokasi kebijakan perdagangan yang responsif gender dan inklusif.

Dia mengatakan, workshop yang didukung Juru Bahasa Isyarat dan para pendamping untuk partisipan berkebutuhan khusus ini digelar secara inklusif dengan partisipasi aktif dari perempuan UMKM, perempuan UMKM dengan disabilitas, serta para pendamping UMKM perempuan.

Emmy Astuti mengatakan, bahwa workshop ini merupakan bagian dari rangkaian program yang telah dimulai sejak pelaksanaan riset dan akan terus berlanjut hingga advokasi kebijakan.

"Temuan riset menunjukkan masih banyak kebijakan perdagangan yang manfaatnya belum dirasakan secara nyata oleh perempuan UMKM dan perempuan UMKM dengan disabilitas," katanya.

Emmy Astuti juga menyoroti bahwa selama ini isu perdagangan internasional, ekspor, dan impor sering dipandang sebagai sesuatu yang jauh dari kehidupan perempuan UMKM dan penyandang disabilitas.

"Diskursus perdagangan lebih banyak dianggap sebagai domain pengusaha laki-laki dan kelompok usaha menengah ke atas, menempatkan isu ini masih ekslusif dan sulit diakses oleh perempuan pelaku usaha kecil mikro dan penyandang disabilitas," kata dia.

Oleh karena itu, kata dia, penting untuk membuka ruang dan akses terhadap informasi, pengetahuan, pelatihan-pelatihan dan akses ke pasar internasional bagi UMKM Perempuan untuk terlibat secara bermakna dalam perdagangan internasional.

"Pengembangan modul ini diharapkan dapat menjadi alat pembelajaran yang kontekstual dan mudah digunakan oleh jaringan pendamping UMKM perempuan untuk memperkuat kapasitas advokasi menuju kebijakan perdagangan yang lebih responsif gender dan inklusif terhadap penyandang disabilitas di Indonesia," katanya.

Sementara itu, perwakilan Pemerintah Australia Renee Bryant mengapresiasi penyusunan modul ini sebagai langkah bersejarah karena akan menjadi modul pertama tentang gender dan perdagangan internasional dalam bahasa Indonesia dan berbasis pengalaman nyata perempuan UMKM di Indonesia.

"Dukungan program ini adalah wujud komitmen bersama Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia untuk memajukan partisipasi perempuan dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan," katanya.

Ada 25 peserta hadir untuk diberikan materi modul tentang perdagangan internasional, aktor-aktor perdagangan internasional, gender dan perdagangan internasional, posisi perempuan dalam rantai perdagangan, hingga strategi advokasi kebijakan perdagangan di tingkat lokal, provinsi, dan nasional.

Selama workshop, peserta aktif memberikan masukan berdasarkan pengalaman nyata mereka sebagai pelaku usaha maupun pendamping komunitas, sehingga modul diharapkan lebih kontekstual, mudah dipahami, dan dapat digunakan secara efektif dalam kegiatan pelatihan dan advokasi.

Masukan dari workshop ini akan digunakan untuk menyempurnakan modul sebelum diterapkan lebih luas kepada jaringan organisasi masyarakat sipil dan komunitas UMKM perempuan di berbagai daerah di Indonesia.