Jogja (ANTARA Jogja) - Kadipaten Puro Pakualaman melakukan persiapan peringatan dua abad berdirinya kadipaten tersebut sebagai sebuah wilayah yang merdeka, tepatnya pada 22 Juni.
"Peringatan untuk menandai adanya wilayah Kadipaten Pakualaman ini baru digelar untuk pertama kalinya. Rangkaian peringatan akan dimulai pada 21 Juni," kata Penghageng Kadipaten Pura Pakualaman KPH Tjondrokusumo di Yogyakarta, Minggu.
Menurut dia, pihak Puro Pakulaman telah menyiapkan sejumlah rangkaian acara untuk memperingati dua abad berdirinya kadipaten tersebut di antaranya adalah ziarah ke makam Paku Alam di Kotagede dan di Girigondo, Temon Kulon Progo.
Selain itu, juga telah diagendakan acara sarasehan Hadeging Projo atau berdirinya Kadipaten Puro Pakualaman dengan menghadirkan sejumlah sejarawan.
"Hasil dari diskusi tersebut akan dibukukan, sehingga masyarakat bisa mengetahui fakta sejarah berdirinya Puro Pakualaman," katanya.
Ia menambahkan, peringatan dua abad Puro Pakualaman tersebut juga akan dimanfaatkan sebagai upaya untuk mendukung percepatan pengesahan Undang-Undang Keistimewaan DIY.
Pengesahan Undang-Undang Keistimewaan DIY, lanjut dia, merupakan cita-cita dari seluruh masyarakat seperti yang telah dinyatakan Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X melalui Sabdatama beberapa waktu lalu.
Meskipun demikian, ia mengatakan, Puro Pakualaman tidak akan mengeluarkan pernyataan sikap mengenai keistimewaan DIY.
"Hal itu disebabkan karena Paku Alam VIII dan HB IX telah menyatakan bahwa Keraton dan Kadipaten Pakualaman adalah dua wilayah yang manunggal. Apa yang telah disampaikan HB X, juga merupakan sikap dari Pakualaman," katanya.
Sementara itu, mengenai masalah kepemimpinan di Puro Pakualaman, Ketua Hudyana Paguyuban Trah Puro Pakualaman KPH Kusumoparastho mengatakan belum akan disinggung.
"Masalah itu sudah mereda. Kami memilih istirahat dulu dari masalah itu sambil melihat perkembangan yang ada," katanya.
Beberapa waktu lalu muncul kisruh kepemimpinan di Puro Pakualaman dengan disahkannya KPH Anglingkusumo oleh Masyarakat Hukum Adat Sabang-Merauke sebagai Paku Alam IX.
(E013)
