PT Pos fasilitasi "mailing room" Pemkot Yogyakarta

id mailing list pos

PT Pos fasilitasi "mailing room" Pemkot Yogyakarta

Logo Pos Indonesia (istimewa)

Jogja (ANTARA Jogja) - PT Pos Indonesia Persero akan memfasilitasi layanan "mailing room" di Kompleks Balai Kota Yogyakarta untuk memudahkan pegawai negeri sipil setempat dalam mengirimkan dokumen ke mana saja.

"Fasilitasi `mailing room` ini merupakan bentuk tindak lanjut dari penandatanganan surat kesepahaman bersama antara PT Pos dengan Pemerintah Kota Yogyakarta," kata Direktur Utama PT Pos Indonesia I Ketut Mardjana usai menandatangani surat kesepahaman bersama dengan Pemerintah Kota Yogyakarta, Senin.

Menurut dia, Pemerintah Kota Yogyakarta nantinya akan diminta menyediakan sebuah ruangan khusus untuk operasionalisasi layanan "mailing room" tersebut.

Mengenai bentuk layanan "mailing room", I Ketut Mardjana mengatakan, PT Pos akan menyesuaikan keinginan dan kebutuhan dari Pemerintah Kota Yogyakarta.

"Apakah itu layanan dokumen internal atau mencakup layanan eksternal hingga transaksi keuangan. Itu tergantung dari kebutuhan di Pemerintah Kota Yogyakarta. Kami akan menyiapkan petugas yang kompeten untuk melaksanakan tugas ini," katanya.

Sementara itu, Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti mengatakan, akan menindaklanjuti surat kesepahaman bersama tersebut dengan menyiapkan ruangan khusus di gedung baru sebagai tempat "mailing room".

"Tentunya, operasionalisasi akan menunggu gedung baru itu selesai dibangun. Rencananya, akan ada sebuah ruangan khusus di gedung baru itu untuk `mailing room`," katanya.

Gedung baru milik Pemerintah Kota Yogyakarta atau Gedung Unit VI tersebut kini sedang dalam proses pembangunan dan ditargetkan dapat diselesaikan pada akhir tahun.

"Layanan ini tentunya akan semakin mendekatkan layanan PT Pos kepada masyarakat sehingga tidak perlu jauh-jauh pergi ke kantor pos untuk bisa mengirim dokumen atau paket," katanya.

Selain itu, Haryadi berharap layanan "mailing room" tersebut bisa dimanfaatkan untuk transaksi keuangan seperti pembayaran tagihan PDAM Tirtamarta dan juga pembayaran pajak daerah.

Surat kesepahaman bersama antara PT Pos Indonesia Persero dan Pemerintah Kota Yogyakarta tersebut berlaku selama tiga tahun dan sesudahnya dapat diperpanjang.
(E013)


Editor: Heru Jarot Cahyono
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar