Jogja (Antara Jogja) - Penerapan program keluarga berencana di tengah masyarakat yang heterogen memerlukan upaya persuasif, kata Kepala Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Agus Heruanto Hadna.
Dengan demikian, menurut dia di Yogyakarta, Sabtu, target penekanan angka kemiskinan bisa tercapai.
"Harus ada upaya pendekatan yang bisa memberikan paradigma baru masyarakat terkait pentingnya penerapan keluarga berencana (KB),"katanya.
Menurut dia, praktik kampanye atau penerapan program KB saat ini masih harus menemui hambatan dalam aspek kepercayaan dan budaya yang dianut sebagi nilai di tengah-tengah masyarakat.
"Jika dilihat secara adat atau budaya di masyarakat yang hingga saat ini masih berkembang adalah masih bertahannya semboyan "banyak anak, banyak rezeki". Itu terkadang menjadi dasar kuat mengapa mereka tidak bersedia ikut KB,"katanya.
Selain itu, kata dia, apabila diwajibkan kepada masyarakat tentu akan dianggap melanggar hak asasi manusia.
"KB tidak bisa diwajibkan karena rentan dengan pelanggaran hak asasi manusia sehingga diperlukan pendekatan persuasif dan edukatif," katanya.
Sehingga dalam penerapannya, kata dia, memerlukan upaya persuasif dan edukatif yang bisa memunculkan kesadaran masyarakat dengan sendirinya.
Upaya itu bisa dilakukan misalnya, dia mencontohkan, dengan memberikan gambaran kisah-kisah inspiratif dari keluarga yang telah menerapkan KB serta gambaran dampak logis yang ditimbulkan apabila terjadi kepadatan penduduk serta menyangkut kesehatan perempuan itu sendiri.
"Pendekatan harus secara pelan-pelan dengan upaya edukatif yang dapat membangun kesadaran secara mandiri dalam ber-KB," katanya.
Keberhasilan pengurangan kemiskinan melalui penekanan jumlah penduduk melalui program KB, kata dia, perlu melihat pada zaman orde baru yang berhasil menekan jumlah penduduk hingga 80 juta orang sehingga pemenuhan biaya kesehatan, pendidikan dan kemiskinan dapat ditekan.
"Orde Baru juga ada sisi positifnya jika melihat keberhasilan menekan jumlah penduduk, sehingga pada waktu itu hanya Indonesia yang mampu melakukannya," katanya.
Namun demikian, cara yang ditempuh pada zaman Orde Baru, kata dia, bukanlah metode efektif dan benar untuk diterapkan saat ini karena ditempuh dengan upaya yang cenderung memaksakan.
(KR-LQH)
