BPKP : dua kabupaten di DIY belum WTP

Bantul (Antara Jogja) - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta, menyebutkan dua kabupaten di daerah ini belum meraih predikat atau opini wajar tanpa pengecualian.

"Dua kabupaten di DIY yang masih dinilai wajar dengan pengecualian (WDP) adalah Kabupaten Kulon Progo dan Gunung Kidul," kata Kepala Bidang (Kabid) Akuntabilitas Pemerintah Daerah (Pemda) BPKP DIY, Mardi Purwanto, Sabtu.

Menurut dia usai menghadiri penandatangan Pakta Integritas mempertahankan Opini WTP di Kabupaten Bantul, sementara berturut-turut daerah lain yang meraih WTP yakni Pemda DIY, Kabupaten Sleman disusul Kota Yogyakarta yang sudah tahun ketiga.

"Untuk Kabupaten Bantul opini WTP tahun ini yang pertama. Sebagai lembaga audit di internal pemda kami terus mendorong agar opini WTP terus dipertahankan, bagi yang belum agar segera memperbaiki kinerja," katanya.

Ia mengatakan, kendala pemda untuk dapat meraih WTP sehingga terus-menerus dengan predikat WDP yang paling utama adalah pengelolaan dan pengamanan aset yang dimiliki yang umumnya nilainya sangat besar.

"Nilai aset pemda yang luar biasa begitu besar itu sangat menyulitkan daerah untuk mengelola, apalagi aset yang masuk tiap tahun tersebut terus diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan manjadi penilaian," katanya.

Menurut dia, aset yang berasal dari berbagai sumber seperti Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan APBN bahkan yang berasal dari luar negeri ketika diserahkan ke Pemda harus dicatat dan dikelola dengan jelas.

"Untuk dapat meraih opini WTP yang paling utama adalah bagaimana komitmen bupati atau pimpinan, seperti Gubernur DIY yang sangat baik untuk rakyat begitu juga Bupati Sleman, makanya daerahnya bisa bertahan beberapa tahun," katanya.

Terkait WTP di Bantul, kata dia meski meraih Opini WTP namun pihaknya memberikan dua catatan untuk ditindaklanjuti yakni pada dana bergulir PEKM di BKKPP dan KB dan dana Alokasai Dana Desa (ADD) pada Bagian Pemdes Bantul.

"Dalam meraih WTP, memang bisa dengan catatan, atau artinya masih ada catatan dalam aset yang perlu diperbaiki, dan karena Bantul mulai terlihat komitmennya, maka ini yang harus kami dorong," katanya.

(KR-HRI)