TPPK Kulon Progo klaim turunkan angka kemiskinan

Kulon Progo (Antara Jogja) - Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengklaim program pengentasan kemiskinan mulai dari bedah rumah hingga ekonomi kreatif mampu mengurangi angka kemiskinan di wilayah itu.

Ketua Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TPPK) Kulon Progo Sutedjo di Kulon Progo, Senin, mengatakan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) angka kemiskinan mengalami penurunan 0,3 persen.

"Namun berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kulon Progo, angka kemiskinan selama dua tahun terakhir 2012-2013 mengalami penurunan 2,1 persen dari 23 persen," kata dia.

Menurut dia, langkah-langkah Pemkab Kulon Progo dalam rangka pengentasan kemiskinan dengan program kebijakan lokalnya telah mendapat pengakuan dari pemerintah pusat.

"Kebijakan-kebijakan pengentasan kemiskinan lokal diapresiasi, sehingga kami semakin semangat melakukan pengentasan kemiskinan," katanya.

Sutedjo mengatakan setiap tahunnya Pemkab Kulon Progo mentargetkan pengentasan kemiskinan 1,5 persen setiap tahun. Jadi selama rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2011-2016 diharapkan turun 7,5 persen.

"Hanya memang, setiap tahunnya, target pengentasan kemiskinan belum tercapai. Kami menyadari, mengurangi angka kemiskinan bukan hal yang mudah," kata dia.

Kebijakan nasional penanggulangan kemiskinan, kata Sutedjo, yakni beras untuk keluarga miskin (raskin), bantuan langsung tunai, rumah tidak layak huni (RTLH), dan program keluarga harapan (PKH).

Selain itu, lanjut Sutedjo, Pemda DIY dan Pemkab Kulon Progo juga memiliki program lokal pengentasan kemiskinan. Pemda DIY memberikan bantuan Rp1 juta per kepala keluarga (KK) untuk kegiatan ekonomi produktif.

Sementara itu, program pengentasan kemiskinan dari Pemkab Kulon Progo yakni bedah rumah, program orang tua asuh, program padat karya dan Kelompok Asuh Keluarga Binangun (KAKB).

Ia mengatakan anggaran program padat karya setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada 2012, anggaran padat karya sekitar Rp6 miliar, pada 2014 ini mencapai sekitar Rp14 miliar.

"Program padat karya dititik beratkan pembangunan infrastruktur setiap desa yang menyerap tenaga kerja. Harapannya, mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Sutedjo mengatakan program orang tua asuh yang berbasis "corporation" juga terus berjalan. Salah satu perbankan terbesar di DIY membantu Desa Hargowilis di Kecamatan Kokap dan Desa Temon Wetan di Kecamatan Temon.

"Kami berharap bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan baik lembaga ekonomi dan sosial untuk menggarap desa tertentu supaya memiliki bapak asuh membebaskan desa dari kemiskinan," kata dia.

(KR-STR)