Yogyakarta (Antara Jogja) - Kantor Pajak Pratama Yogyakarta menargetkan lebih banyak pengusaha taat membayar pajak, setelah melakukan kerja sama dengan Pemerintah Kota Yogyakarta terkait kemudahan perolehan data pengusaha di wilayah tersebut.
"Kerja sama ini adalah tindak lanjut dari kerja sama serupa yang pernah dijalin pada 2014. Kerja sama ini berada dalam konteks yang saling menguntungkan dua belah pihak," kata Kepala Kantor Pajak Pratama (KPP) Yogyakarta R Soleh Abdurrahman di Yogyakarta, Selasa.
Berdasarkan data, jumlah pengusaha di Kota Yogyakarta tercatat sekitar 23.000 wajib pajak. Namun, baru ada sekitar 10.000 pengusaha yang membayar pajak.
"Masih ada pengusaha yang belum taat membayarkan pajaknya. Jika kami memiliki data yang valid, maka realisasi penerimaan dari sektor pajak bisa meningkat. Kami memiliki bukti bahwa ada pengusaha yang belum membayar pajak," katanya.
Salah satu jenis usaha yang akan menjadi sasaran penarikan pajak di antaranya adalah usaha secara online. "Banyak usaha seperti ini yang tidak terdeteksi. Kami akan bekerja sama dengan jasa ekspedisi untuk datanya. Mereka tentunya memiliki langganan," katanya.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 disebutkan bahwa setiap instansi pemerintah maupun asosiasi dapat memberikan data setiap usaha yang dijalankan di wilayah masing-masing.
Selain melakukan kerja sama untuk perolehan data, KPP Pratama Yogyakarta juga akan membuka tempat informasi perpajakan guna memudahkan investor atau pengusaha untuk memperoleh informasi mengenai pajak.
Secara nasional, pada 2016 merupakan tahun penegakan hukum dan pada 2017 merupakan tahun rekonsiliasi data.
"Harapannya, masyarakat atau wajib pajak semakin memiliki kesadaran untuk taat membayar pajak," katanya.
Sementara itu, Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti mengatakan, kerja sama dengan KPP Pratama ditujukan untuk optimalisasi penerimaan dari sektor pajak.
"Untuk optimalisasi, maka dibutuhkan data. Ini adalah data yang valid, tidak dicari-cari," katanya.
Namun demikian, ia juga meminta KPP Pratama untuk semakin meningkatkan layanan guna mempermudah wajib pajak membayarkan pajaknya. "Jangan sampai wajib pajak dipersulit saat akan membayar pajak," katanya.
(E013)
