Gunung Kidul minimalkan dampak negatif kunjungan wisata

id Gunung Kidul minimalkan dampak negatif kunjungan wisata

Gunung Kidul minimalkan dampak negatif kunjungan wisata

Sejumlah wisatawan menggunakan pelampung menyusuri Gua Pindul di Desa Bejiharjo, Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. (Foto Antara)

Gunung Kidul, (Antara Jogja) - Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, meminimalkan dampak negatif seperti narkoba dan seks bebas terkait meningkatnya kunjungan wisata di daerah ini.

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) DIY Aan Jumhana, di Gunung Kidul, Selasa, mengatakan kunjungan wisatawan di daerah ini mencapai jutaan wisatawan per tahun sehingga perlu diwaspadai semua pihak.

"Utamanya dampak negatif seperti narkoba dan seks bebas. Gunung Kidul merupakan daerah yang banyak didatangi masyarakat luar daerah sehingga akan berdampak pada kependudukan dan permasalahan sosial," kata Aan.

Ia mengatakan BKKBN bersinergi dengan pemerintah daerah menekan efek nigatif ini. Adapun upaya yang dilakukan mulai dari program kependudukan dengan cara konseling pada remaja. Selain itu memasukkan materi kesehatan reproduksi di sekolah. Selain efek negatif itu, juga untuk mengurangi munculnya kasus HIV/AIDS di Yogyakarta.

Aan mengatakan saat ini program tersebut sudah dilakukan disetiap kelompok masyarakat. Dengan PGRI, pihaknya sudah siapkan modul pendidikan. Setiap mata pelajaran akan terintegrasi dengan pelatihan kesehatan reproduksi.

"Materi kesehatan reproduksi materinya tentang kespro yang benar. Selain lembaga pendidikan, kespro juga menyasar ke remaja masjid dan organisasi kepemudaan yang lain," katanya.

Bupati Gunung Kidul Badingah mengaku mengapresiasi BKKBN DIY dengan berbagai programnya. Harapannya dengan program yang dijalankan bisa menekan efek negatif dari meningkatnya kunjungan wisata.

"Kami mendukung karena semua program ini muaranya adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan membangun masurakat," katanya.

Terkait seks bebas dan pernikahan dini, kata Badingah, pemkab sudah mulai melaksanakan berbagai langkah diantarany sejumlah desa dan kecamatan sudah mendeklarasikan diri anti nikah dini.

"Selain itu, pemkab juga aktif melakukan kerjasama dengan kepolsian untuk menekan peredaran miras dan narkoba," katanya.

(U.KR-STR)