Industri kecil di Pajangan butuh pendampingan pemkab

Bantul (Antara Jogja) - Industri mikro kecil di wilayah Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta masih membutuhkan pendampingan dari pemerintah setempat melalui intansi terkait.

"Dari sisi manajemen para pengusaha dan para pelaku usaha yang sudah `sepuh` (tua) ini memang perlu banyak pendampingan, baik dari pemerintah desa atau kelembagaan yang ada," kata Camat Pajangan Bantul Yulius Suharta di Bantul, Selasa.

Menurut dia, di Pajangan ini terdapat ratusan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang mayoritas bergerak di sektor kerajinan dan industri kreatif, namun diakui dalam memajukan usaha masih perlu pendampingan pemerintah.

Ia mengatakan, sebab sejauh ini produk yang mereka hasilkan sebagian masih dipasarkan di daerah setempat, karena dari sisi pengelolaan usaha dan pemasaran belum maksimal, sehingga tidak jarang hanya berdasarkan pesanan.

"Maknya dengan pendampingan itu supaya mereka punya satu gambaran pengelolaan usaha harus seperti apa, juga dari pemasaran produknya, agar jaringan pemasaran tidak hanya lokal ataupun lingkup terbatas, mungkin ini yang perlu kita fasilitasi," katanya.

Menurut dia, pihaknya juga akan mengkolaborasikan antarpelaku usaha di lingkup antardesa yang satu dengan desa yang lain di Pajangan, mengingat potensi industri di Pajangan tidak hanya kerajinan, melainkan juga kuliner.

"Tadi kan yang produk kerajinan, makanya agar bisa lebih mendukung pada suatu suasana kenyamanan ketika orang menikmati makanan ingkung di Kalak Ijo Pajangan, disitu juga ada produk kerajinan yang dipasarkan, sehingga ada nuansa yang saling mendukung," katanya.

Dengan demikian, kata dia, disamping wisatawan menikmati kuliner di Pajangan, di sisi lain ada sebuah proses pada pemasaran hasil kerajinan setempat. Di Pajangan ini potensi kerajinannya ada batik kain, batik kayu, batik patung, olahan dari bahan pertanian.

"Intinya kami akan coba melakukan pendataan kemudian kita bikin para pengusaha punya legalitas usaha, karena itu berkaitan dengan permodalan yang disediakan pemerintah, misalnya untuk mengakses KUR (kredit usaha rakyat) dengan mudah," katanya.
KR-HRI