Pemkab Kulon Progo optimsitis mampu capai target MBLB Rp14 miliar

Kulon Progo (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, optimistis realistis dapat mencapai target pendapatan retribusi mineral bukan logam dan batuan sebesar Rp14 miliar mengingat ada tiga perusahaan tambang pasir Sungai Progo yang mengirim pemberitahuan penghentian operasi.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kulon Progo Triyono di Kulon Progo, Senin, mengatakan berdasarkan rapat kerja dengan legislatif, target pendapatan retribusi mineral bukan logam dan batuan (MBLB) yang awalnya diturunkan menjadi Rp12 miliar, kembali dinaikkan sesuai target APBD 2019 sebesar Rp14 miliar.

"Kami upayakan semaksimal mungkin, tapi melihat kondisi di lapangan tetap realistis," kata Triyono.

Ia mengatakan pihaknya segera mengumpulkan petugas di lapangan untuk bekerja lebih keras lagi. Dilihat dari realisasinya hingga 20 Juli, target pendapatan retribusi mineral bukan logam dan batuan baru mencapai Rp6 miliar.

"Pendapatan tertinggi dari Januari hingga saat ini, sekitar Rp1,1 miliar dan rata-rata per bulan Rp900 juta," katanya.

Triyono mengaku pihaknya sudah menerima surat pemberitahuan tiga perusahaan tambang pasir Sungai Progo untuk berhenti sementara karena permintaan dan harga tidak dapat untuk mengejar biaya operasional.

"Itu salah satu contoh kendala kami dalam mencapai target MBLB. Kelihatanya banyak truk yanh hilir mudik, tapi dari lapangan kami mendapat pemberitahuan perusahaan penambang berhenti sementara sampai batas waktu yang belum ditentukan," katanya.

Saat ini, lanjut Triyono mengaku kesulitan memunggut retribusi MBLM di Kecamatan Galur karena masih banyak penolakan warga, sehingga pemkab tidak dapat mengoptimalkan pendapatan yang ada.

"Tapi petugas di lapangan melakukan pendekatan, sehingga tetap dapat menarik retribusi," katanya..

Dia mengatakan pada 2018, pihaknya gagal mencapai target pendapatan retribusi MBLB. Pada target APBD sebesar Rp16 miliar, kemudian APBD diturunkan menjadi Rp12 miliar, tetapi hanya tercapai Rp10,4 miliar.

"Upaya-upaya mengoptimalkan pendapatan sudah kami lakukan, namun kami gagal mencapai target," katanya.

Sementara itu, anggota Banggar DPRD Kulon Progo Hamam Cahyadi meminta pemkab harus bekerja keras, dan serius dalam pengelolaan potensi MBLB.

"Targat pendapatan retribusi sebesar Rp14 miliar itu sangat kecil bila dibandingkan dengan potensi yang ada," katanya.