Kulon Progo (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengimbau kepada Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintahan setempat untuk tidak resah menyikapi adanya wacana pemangkasan eselon III dan IV.
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kulon Progo Yuriyanti di Kulon Progo, Rabu, mengatakan pada saat kunjungan kerja Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo sudah menyatakan ASN tidak perlu resah dengan wacana yang dilontarkan Presiden Joko Widodo pada saat pelantikan untuk periode kedua itu.
"Kalau kebijakan tersebut akan dilaksanakan tetap tidak akan mengurangi pendapatan dan tunjangan, serta fungsi dan kewenangan masing-masing," kata Yuriyanti.
Ia mengatakan skema pemangkasan eselon III dan IV belum bisa disampaikan karena Kemenpan-RB belum membuat petunjuk teknis untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.
"Bagi kami selalu siap. Kalau itu sudah menjadi kebijakan dan ada aturan, tentu akan ada penyesuaian penugasan diampu dengan tenaga fungsional," katanya.
Terkait dampak terhadap jenjang karier ASN, menurut Yuriyanti, nanti Pemkab Kulon Progo akan memberlakukan penilaian karier berdasarkan kelas jabatan.
"Masing-masing memiliki kelas jabatan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Jadi nanti akan diberlakukan kelas jabatan," katanya.
Ia akan memastikan bila dilaksanakan pemangkasan eselon III dan IV tidak akan ada penurunan kinerja ASN yang ada di wilayah ini.
"Hal ini harus disikapi bahwa seluruh tugas harus dilaksanakan sebaik-baiknya," katanya.
Wakil Ketua I DPRD Kulon Progo Ponimin Budi Hartono mengatakan persoalan pemangkasan eselon III dan 1V seharusnya ada di pusat.
"Kalau di kementerian beda, tapi kalau daerah masih penting karena daerah, tugasnya langsung pada teknis masing-masing dinas dan mitra, serta masyarakat langsung," katanya.
