BPBD sebut 595 titik bencana alam di Gunung Kidul

Gunung Kidul (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mencatat ada 595 titik bencana alam yang terjadi di wilayah tersebut dari Januari hingga Oktober 2020.

Kepala pelaksana BPBD Gunung Kidul Edy Basuki di Gunung Kidul, Kamis, mengatakan rincian bencana alam itu, yakni tanah longsor 42 titik, kebakaran (24 titik), angin kencang (96 titik), kekeringan (407 titik), banjir (14 titik), tersambar petir (1 titik), tanah amblas (7 titik), dan kecelakaan lain (4 titik). Dari ratusan kejadian itu, sejumlah korban warga meninggal dunia.



"Kejadian bencana alam yang terjadi telah berdampak terhadap 128.838 jiwa. Empat orang meninggal dunia akibat bencana alam," kata Edy.

Ia mengatakan bencana alam juga menimbulkan kerusakan dan kerugian. Setidaknya, ada 64 kerusakan di fasilitas umum, seperti jaringan listrik, jalan, pendidikan, hingga perkantoran. Kemudian, ada 96 rumah rusak, 10 kios atau toko rusak, 16 kandang ternak rusak, dan 6 titik lahan rusak. Peristiwa bencana alam akan lebih dari 500 jika sudah memasukkan data November dan Desember.

"Sejumlah bencana seperti tanah amblas dan tanah longsor sudah terjadi dalam hampir dua bulan terakhir. Puncak musim hujan selama Desember 2020-Januari 2021 masih menjadi ancaman terjadinya bencana alam. Tingginya curah hujan harus diwaspadai jika nantinya bisa berdampak banjir hingga tanah longsor," katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Gunung Kidul Endah Subekti Kuntarinigsih menilai pemberian dana stimulan bagi warga terdampak bencana longsor dan banjir dirasa kurang maksimal. DPRD Gunung Kidul meminta pemkab setempat meningkatkan besaran bantuan stimulan mengingat tingginya potensi bencana.

Besaran nominal yang ada sekarang dinilai belum maksimal, padahal rawan bencana seperti longsor, banjir, angin kencang dan gempa bumi sewaktu-waktu bisa mengancam.

"Selain itu, masih ada 11 desa tangguh bencana yang menjadi target RPJMD belum terbentuk,” katanya.



Ia mengatakan cakupan wilayah dan potensi bencana belum didukung oleh aplikasi informasi kebencanaan. Hal ini perlu bekerja sama dengan Dinas Kominfo dalam pemanfaatan teknologi berupa aplikasi informasi kebencanaan.

Kemudian pembangunan kantor BPBD hingga sekarang masih terhenti akibat terkena dampak refocusing anggaran. Relokasi kantor BPBD perlu dilanjutkan tahapan pembangunannya. Target pembentukan 46 destana pada RPJMD saat ini baru terealisasi 35 desa. "Perlu dilakukan pembentukan destana dan didukung dengan bantuan stimulan sarana prasarana sesuai target,” katanya.