BKKBN DIY sosialisasikan program Bangga Kencana tekan angka kekerdilan

Yogyakarta (ANTARA) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Daerah Istimewa Yogyakarta bersama anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat RI menyosialisasikan program Bangga Kencana sebagai upaya menurunkan angka stunting atau kekerdilan di provinsi itu.

"Program Bangga Kencana yang ada di BKKBN termasuk program baru dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting," kata Kepala Perwakilan BKKBN DIY Shodiqin di sela Sosialisasi dan KIE Program Bangga Kencana di Yogyakarta, Sabtu sore.

Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana) merupakan upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat, melalui berbagai kelompok kegiatan di masyarakat yang dalam hal ini difokuskan pada bina keluarga remaja (BKR).

Menurut dia, dalam Perpres tersebut, yang ditunjuk sebagai ketua pelaksana atau koordinator Tim Percepatan Penurunan Stunting adalah Kepala BKKBN, dari tim itu diharapkan dapat menurunkan angka stunting secara nasional maupun di daerah.

"Harapan dari Bapak Presiden, bahwa stunting yang sekarang di DIY masih tinggi yaitu 17 persen, diharapkan pada 2024 turun paling tidak kalau bisa di bawah 14 persen. Mudah mudahan stunting bisa kita tangani bersama supaya segera teratasi," katanya.

Shodiqin mengatakan, bahwa stunting adalah anak yang pendek, tetapi anak yang pendek itu belum tentu stunting, jadi ada ciri-cirinya, seperti stunting adalah gagal tumbuh yang diakibatkan karena kekurangan gizi kronis.

"Terjadi kekurangan gizi secara terus menerus termasuk pertumbuhannya tinggi badan tidak sesuai standar ukuran dengan usia yang normal, tingkat intelektual kecerdasan rendah, itulah ciri-ciri dari stunting," katanya.

Dia mengatakan, upaya untuk menurunkan angka stunting di DIY, bahwa saat ini di setiap desa sudah dibentuk tim pendamping keluarga (TPK) yang sudah diberi pelatihan, dan nanti akan melakukan pendampingan keluarga kepada mereka yang rawan stunting di masing-masing desa.

"Harapan kami mudah-mudahan stunting di DIY bisa lebih rendah, dan BKKBN tidak hanya mengurusi program KB (keluarga berencana), tetapi juga masalah stunting," katanya.

Sementara itu, anggota Komisi IX DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) DIY, Sukamto mengatakan, tidak ada istilah susah dalam penanggulangan stunting, asalkan dapat dicegah atau dihindari apa yang menjadi penyebab hal tersebut.

"Tadi sudah dijelaskan penyebab stunting itu adalah antara lain kawin muda, kemudian pada waktu hamil mereka makanan atau asupan gizinya kurang, atau pada waktu hamil ribut sama suaminya. Ini yang sering terjadi, makanya agar dihindari," katanya.

Dia mengatakan, karena itu pemerintah telah menganggarkan untuk pemberian makanan tambahan atau gizi bagi ibu hamil, maupun anak anak balita, yaitu meskipun bayi lahir dengan kesehatan normal, tapi karena gizi kurang, akibat tidak ada perhatian orang tua akhirnya stunting.

Sukamto juga berharap masyarakat muda yang ingin menikah agar mempersiapkan diri dengan tetap menjaga asupan makanan, bahkan memeriksakan kondisi kesehatan tiga bulan sebelum nikah, sehingga nanti ketika si ibu hamil tetap dalam kondisi sehat baik orang tua dan bayi.