Yogyakarta menunggu kebijakan terbaru HET elpiji bersubsidi

id elpiji bersubsidi,HET,harga eceran tertinggi,DIY,Yogyakarta

Yogyakarta menunggu kebijakan terbaru HET elpiji bersubsidi

Sosialisasi ketersediaan elpiji bersubsidi di Yogyakarta yang diikuti perwakilan agen dan pangkalan elpiji bersubsidi di Yogyakarta, Selasa (14/6/2022) (ANTARA/Eka AR)

Yogyakarta (ANTARA) -
Rencana perubahan harga eceran tertinggi untuk elpiji bersubsidi di Daerah Istimewa Yogyakarta yang sudah bergulir beberapa waktu terakhir, tapi Kota Yogyakarta masih menunggu kebijakan terbaru harga elpiji tabung tiga kilogram yang dikhususkan untuk warga miskin tersebut.

“Pembahasan sudah berjalan tetapi masih perlu waktu untuk menetapkan harga eceran yang tepat. Rencananya, akan sejalan dengan harga di Jawa Tengah,” kata Kepala Bidang Ketersediaan Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Riswanti di sela Sosialisasi Stabilisasi Ketersediaan Elpiji Bersubsidi di Yogyakarta, Selasa.

Selama tujuh tahun terakhir, harga eceran tertinggi (HET) elpiji bersubsidi yang berlaku di DIY ditetapkan Rp15.500 per tabung.

Meskipun belum ada keputusan terkait harga acuan terbaru, namun diperkirakan harga yang nantinya disepakati sekitar Rp19.000 per tabung.

“Tentunya, kami tetap akan melakukan pengawasan distribusi elpiji bersubsidi ini. Mulai di agen dan pangkalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” katanya.

Pengawasan ditujukan untuk memastikan agar distribusi tepat sasaran dan konsumen mendapat gas sesuai takaran yang seharusnya.

Di Kota Yogyakarta terdapat 14 agen dan 874 pangkalan. Pada 2022, Kota Yogyakarta mendapat kuota sebanyak 21.956 metric ton elpiji bersubsidi atau setara dengan 8.065.170 tabung yang dibagi rata untuk 12 bulan.

“Selain itu, masih ada kuota fakultatif yang bisa dimanfaatkan di momen-momen tertentu seperti hari raya dan liburan untuk memenuhi kebutuhan yang meningkat,” katanya.

Sementara itu, Ketua Hiswana Migas DIY Aryanto Sukoco yang juga hadir sebagai narasumber dalam sosialisasi tersebut mengatakan, kenaikan HET elpiji bersubsidi dibutuhkan karena dalam tujuh tahun terakhir juga terjadi kenaikan komponen pendukung distribusi.

Misalnya, upah minimum untuk sopir yang mengantar elpiji, suku cadang truk distribusi dan komponen lain. “Sehingga kenaikan HET memang dibutuhkan. Beberapa daerah di Jawa Barat juga sudah menaikkan HET,” katanya.

Hiswana menunggu keputusan terkait HET namun juga memahami bahwa kenaikan elpiji bisa mempengaruhi berbagai aspek sosial dan ekonomi masyarakat bahkan ke aspek politik.

“Situasi saat ini bisa dikatakan kompleks. Tetapi, dimungkinkan tetap bisa dilakukan kenaikan HET,” katanya.

Sementara itu, Kabid Elpiji Tiga Kilogram Hiswana Migas Iwan Setiawan mengingatkan agen dan pangkalan untuk mengisi log book penjualan elpiji bersubsidi dengan benar dan teliti.

“Pengisian log book memang harus dilakukan seteliti mungkin karena akan menjadi bagian dari pengawasan agar distribusi tepat sasaran. BPK pun melakukan pemeriksaan,” katanya.
Pewarta :
Editor: Bambang Sutopo Hadi
COPYRIGHT © ANTARA 2024