Gunungkidul targetkan pendapatan PBB-P2 Rp23,6 miliar

Gunungkidul (ANTARA) - Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menargetkan pendapatan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan sebesar Rp23,6 miliar pada 2023.

Kepala Bidang Penagihan Pelayanan dan Pengendalian BKAD Gunungkidul Eli Martono di Gunungkidul, Selasa, mengatakan BKAD telah mencetak dan mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB-P2 2023 ke seluruh desa/kalurahan di wilayah ini.

"Kami berharap wajib pajak bisa membayar sebelum jatuh tempo pada 30 September 2023 sehingga terhindar dari sanksi denda," kata Eli Martono.

Baca juga: Kulon Progo targetkan penerimaan PBB-P2 sebesar Rp26,81 miliar

Ia juga memastikan pada 2023, Pemkab Gunungkidul melalui BKAD tidak menaikkan nilai jual objek pajak (NJOP) PBB-P2.

"Tahun ini tidak ada kenaikan NJOP. Hasilnya akan dimasukkan dalam perda yang baru," katanya.

Eli optimistis target pendapatan PBB-P2 pada 2023 sebesar Rp23,6 miliar akan tercapai meski tidak menaikkan NJOP. Hal ini mendasarkan pada realisasi PBB-P2 2022 yang mencapai Rp24,5 miliar.

“Ini target di 2023. Pastinya pada saat pembahasan APBD perubahan juga membahas terkait dengan masalah PBB,” katanya.

Menurut dia, pembayaran PBB sekarang semakin mudah, karena proses tidak hanya menjalin kerja sama dengan pemerintah kalurahan, namun juga sudah ada layanan lewat perbankan.

"Kami mempermudah pembayaran PBB-P2. Kami memberikan pelayanan hingga tingkat desa/kalurahan. Kami juga kerja sama dengan perbankan untuk pembayaran PBB-P2," katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih mendorong potensi pendapatan yang ada di Gunungkidul dioptimalkan.

Menurut dia, rekomendasi tentang upaya memaksimalkan pendapatan telah disampaikan ke bupati.

Dorongan untuk mengoptimalkan PAD tidak lepas dari perkembangan perekonomian daerah yang semakin membaik. Untuk sejumlah pajak yang ditarik sudah ada upaya meningkatkan target pendapatan.

"Kami berharap upaya optimalisasi terus dilakukan karena penghasilan yang diperoleh sangat penting untuk pembangunan daerah,” katanya.

Baca juga: Bantul DIY menyiapkan inovasi dalam layanan dan pengelolaan PBB P2