Jakarta (ANTARA) - Kementerian Sosial melalui Biro Hubungan Masyarakat dan Sentra Wyata Guna dengan Komisi Informasi Pusat (KIP) bersinergi dengan melakukan konversi Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik beserta turunan Peraturan Pemerintah ke format braille.
Proses pengalihan huruf Undang-undang dan PP KIP ini merupakan implementasi aksesibilitas informasi publik yang terbuka bagi semua orang, termasuk penyandang disabilitas.
“Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tentang KIP harus diubah hurufnya menjadi huruf braille karena informasi publik harus dapat diakses oleh semua orang, termasuk disabilitas,” kata Komisioner KIP Bidang Regulasi dan Kebijakan Publik Gede Narayana dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Kamis.
Gede berharap bahwa pengalihan huruf naskah hukum ke format braille tidak hanya terbatas pada UU dan PP KIP, melainkan juga Peraturan Komisi Informasi (PERKI). Ke depannya UU dan PP KIP juga akan dialihsuarakan ke buku bicara (audio book) .
Dalam rapat koordinasi yang digelar antara Kemensos dan KIP, Kepala Sentra Wyata Guna Bandung Iri Sapria menjelaskan mekanisme teknis pencetakan braille yang diproses berdasarkan surat permohonan dari perorangan maupun lembaga.
Sentra Wyata Guna menargetkan pencetakan sebanyak 48.000 buku braille per tahun yang ditanggung APBN sehingga biayanya gratis bagi kepentingan nonprofit.
“Melalui APBN, kami memiliki anggaran untuk cetak dan kirim braile kepada pemohon braille,” kata Iri Sapria.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kemensos-KIP produksi peraturan dengan format braille
Kemensos dan KIP bikin peraturan berformat huruf braille
Sinergitas Kementerian Sosial melalui Biro Hubungan Masyarakat dan Sentra Wyata Guna dengan Komisi Informasi Pusat (KIP) melakukan konversi Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik beserta turunan Peraturan Pemerintah ke format braille, di Bandung, Rabu (15/2/2023). (Antara/HO-Kemensos)
