Menaker : 2023 diharapkan tidak perlu kebijakan subsidi upah pekerja

Yogyakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah berharap kondisi perekonomian para pekerja terus mengalami pemulihan sehingga pada 2023 tidak memerlukan kebijakan bantuan subsidi upah (BSU) dari pemerintah.

"Mudah-mudahan tahun ini tidak ada sesuatu yang membuat pemerintah harus mengeluarkan subsidi karena pendapatan teman-teman (pekerja) tidak berkurang," kata Ida saat ditemui usai menghadiri acara wisuda putranya di Grha Sabha Pramana Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Rabu.

Ida mengatakan BSU bagi pekerja yang diberikan pada 2020 dan 2021 menggunakan anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian para pekerja.

Pada 2022 , menurut dia, kebijakan BSU kembali dilanjutkan untuk membantu para pekerja yang saat itu menghadapi dampak penyesuaian harga BBM.

Ida yang enggan menyebut kebijakan tersebut dihapus pada 2023, menuturkan bahwa jika pendapatan para pekerja telah mengalami pemulihan pascapandemi maka tentu tahun ini tidak perlu lagi ada subsidi.

"Kami berharap kondisinya normal, teman-teman memiliki pendapatan yang dengan pendapatan itu bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Nah, kalau sudah seperti itu kan tidak perlu ada subsidi," ujar dia.

Kendati pada tahun ini diperkirakan terdapat tantangan resesi global, ia optimistis kondisi perekonomian Indonesia masih aman dan inflasi masih terkendali.

Keyakinan itu, menurut dia, juga diperkuat dengan prediksi sejumlah lembaga keuangan, termasuk Bank Dunia yang menyebut perekonomian Indonesia meski ada penurunan tapi masih bisa bertumbuh positif.

"Meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi turun, tapi masih sangat baik dibandingkan negara-negara yang lain. Kalau awalnya diprediksi tumbuh 5,3 persen kemudian dikoreksi lebih rendah dari itu, tapi masih tumbuh positif, dan inflasi juga masih terkendali," ujar dia.





Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menaker: 2023 diharapkan tidak perlu kebijakan subsidi upah pekerja