Jakarta (ANTARA) - Pengacara Forum Kota atau Forum Komunitas Mahasiswa Se-Jabotabek (Forkot) 98 Saor Siagian mengingatkan agar proses demokrasi dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 jangan sampai dicederai dengan adanya politik uang.
"Kita betul-betul menghargai yang sesungguhnya kemewahan yang dimiliki, tapi ini kan sering dibajak dengan uang Rp100-Rp200 ribu. Menurut saya, bagaimana kemudian kita terbajak hak demokrasi kita, karena harga diri kita tidak punya," kata Saor dalam Diskusi Interaktif 25 Tahun Reformasi di Gedung Grha William Soeryadjaya UKI, Jakarta Timur, Jumat.
Ia menilai dampak politik uang dapat melecehkan kecerdasan pemilih untuk memilih pemimpin yang akan memimpin Indonesia. Padahal, hal tersebut merupakan kesempatan dalam melihat sosok kandidat yang layak memimpin Tanah Air.
"Saya kira ini kesempatan kepada publik melihat siapa kandidat-kandidat pemimpinnya, karena itu bukan tergantung kepada pemimpin ini nanti dia terpilih, tapi kepada kita sebagai pemilik suara dan pemilik daulat," ujarnya.
Meski begitu, Saor tidak dapat menyalahkan apabila ada bakal calon presiden (capres) yang menawarkan uang. Sebab, apabila uang tersebut tidak mau diterima atau ditolak, maka kaderisasi politik tidak akan pernah terjadi.
Ia juga menekankan upaya memberantas kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) harus dimulai dari diri sendiri. Hal ini akan menjadi triple effect yang sangat berdampak agar orang lain dapat berbuat demikian.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Forkot 98 minta jangan cederai demokrasi dengan politik uang
Berita Lainnya
Tembus 98,2 persen, pemudik patuh bertiket saat arus balik Lebaran 2024
Kamis, 18 April 2024 4:23 Wib
Pendukung Prabowo-Gibran minta Pemilu 2024 tanpa fitnah
Selasa, 21 November 2023 6:21 Wib
Prisia Nasution kerjakan "Melukis Luka"
Jumat, 20 Oktober 2023 7:17 Wib
Prabowo minta aktivis 98 jadi penggerak masyarakat Indonesia
Minggu, 15 Oktober 2023 6:36 Wib
Aktivis 98 dukung Prabowo bacapres 2024
Sabtu, 14 Oktober 2023 2:23 Wib
Pasangan AMIN diberi mandat selesaikan agenda Reformasi 1998
Jumat, 13 Oktober 2023 3:21 Wib
98.972 guru madrasah non-ASN dapat "inpassing"
Minggu, 24 September 2023 6:45 Wib
Berkat pajak, 98 juta warga dapat pelayanan kesehatan gratis
Senin, 7 Agustus 2023 6:28 Wib