Perubahan kurikulum harus dikaji mendalam

Semarang (ANTARA) - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mengingatkan bahwa perubahan kurikulum pendidikan harus dikaji secara mendalam dan diiringi dengan kesiapan seluruh elemen pendukungnya.

"Harus bersama-sama secara terbuka untuk melihat apakah sistem pendidikan dengan perubahan kurikulum sudah tepat waktunya," kata Ketua Umum PB PGRI Prof Unifah Rosyidi di Semarang, Sabtu.

Hal tersebut disampaikan saat Puncak Peringatan HUT Ke-78 PGRI dan Hari Guru Nasional (HGN) Tingkat Jawa Tengah 2023 yang berlangsung di Universitas PGRI Semarang (Upgris).

Kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo sebentar lagi selesai, dan setiap pergantian kepemimpinan nasional, diakuinya biasanya berimplikasi dengan kebijakan pergantian kurikulum pendidikan.

"Yang menarik, kemarin saat HUT PGRI dan HGN (tingkat nasional), Presiden Jokowi menyitir (pendapat) bahwa salah satu yang menjadi stres kita karena perubahan kurikulum," katanya.

Bukan berarti PGRI alergi terhadap perubahan, kata dia, tetapi perubahan yang dilakukan harus melalui evaluasi dan kajian terhadap sistem yang lama untuk menemukan kekurangan, dan menyempurnakannya.

"Perubahan itu keniscayaan, tetapi yang bagaimana dulu. Perlu kajian mendalam kurangnya ki apa? Apa yang harus diperbaiki. Perubahan itu enggak mengubah 'totally' tetapi mempertahankan yang baik dan mengubah yang kurang," katanya.

Ia mencontohkan penghapusan pilihan jurusan IPA, IPS, dan Bahasa dalam Kurikulum Merdeka Belajar sehingga siswa dibebaskan untuk memilih mata pelajaran sesuai dengan minat dan bakat mereka.