Pemerintah diminta gunakan defisit APBN untuk intervensi suplai

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat memberikan keterangan kepada media hasil Kinerja dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (2/1/2024). Sri Mulyani menyebutkan realisasi APBN 2023 defisit sebesar Rp347,6 triliun atau 1,65 persen dari produk domestik bruto (PDB), sementara penerimaan negara ditutup pada angka Rp2.774,3 triliun atau 105,2 persen dari target, yang terdiri dari perpajakan Rp2.155,4 triliun dan PNBP Rp605,9 triliun dan hibah Rp13 triliun. (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/foc.)

Jakarta (ANTARA) - Ekonom dari Universitas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi menyarankan agar pemerintah dapat memanfaatkan defisit APBN yang lebih rendah untuk melakukan intervensi dari sisi suplai.

“Defisit APBN yang lebih rendah menjadi peluang bagi pemerintah untuk melakukan intervensi dari sisi suplai," kata Fithra ketika dihubungi ANTARA di Jakarta, Kamis.

Menurut Fithra, intervensi dari sisi suplai diperlukan untuk mengantisipasi potensi kelangkaan bahan pangan dan masukan atau input produksi yang dapat terjadi pada 2024.

"Pemerintah dapat memberikan insentif atau subsidi kepada industri untuk dapat bertahan di tengah tekanan biaya produksi," ujar Fithra.

Meskipun defisit APBN turun, Fithra menilai bahwa pemerintah tetap perlu mempertahankan kewaspadaan terhadap risiko-risiko global yang dapat berdampak terhadap perekonomian Indonesia.

Menurut Fithra, risiko-risiko tersebut antara lain ketidakpastian geopolitik, kenaikan inflasi, dan perubahan iklim seperti fenomena El Nino.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Ekonom minta pemerintah gunakan defisit APBN untuk intervensi suplai