Sleman (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, berkomitmen melibatkan berbagai pihak dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 yang partisipatif, inklusif, dan akuntabel.
"RKPD tidak hanya berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah, tetapi juga mencerminkan kebutuhan, aspirasi, dan harapan masyarakat," kata Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa pada forum konsultasi publik penyusunan RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2026 di Sleman, Rabu.
Pada kegiatan di aula Bappeda Kabupaten Sleman tersebut, Danang menegaskan bahwa keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam penyusunan RKPD sangat penting.
Danang mengatakan bahwa RKPD Tahun 2026 bertema Menguatkan Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi Didukung SDM yang Berkualitas. Tema ini merupakan bentuk respons dan komitmen Pemkab Sleman terhadap situasi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, terutama kondisi ekonomi dan sosial masyarakat.
Melalui forum ini, dia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan pandangan, masukan, dan rekomendasi yang konstruktif.
Kepala Bappeda Kabupaten Sleman Dwi Anta Sudibya mengatakan bahwa forum ini bertujuan untuk menjaring aspirasi masyarakat serta pemangku kepentingan terkait guna penyempurnaan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Sleman pada tahun 2025.
"Ada sebanyak 125 orang yang mengikuti kegiatan ini terdiri atas OPD, kapanewon (kecamatan), tokoh masyarakat, LSM, dan pemangku kepentingan lainnya," katanya.
Narasumber yang hadir pada forum konsultasi publik tersebut, yakni Hernawan Nugroho dari Bappeda DIY dan Nunuk Dwi Retnandari dari akademisi UGM.
