Gunungkidul data kasus stunting untuk acuan kebijakan anggaran

Gunungkidul (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, melakukan pendataan terhadap anak yang masuk kategori stunting sebagai acuan untuk kebijakan anggaran dan arah program penanganan kasus kekerdilan di wilayah ini.

Stunting di Kabupaten Gunungkidul pada 2023 mencapai 4.700 kasus atau sekitar 15,79 persen yang tersebar di 18 kapanewon, di mana tertinggi di Kapanewon Paliyan dengan 285 kasus dan terendah di Kapanewon Purwosari dengan 43 kasus.

Wakil Bupati Gunungkidul Heri Susanto di Gunungkidul, Kamis, berpesan agar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serius dalam mendata kasus stunting di 2024 sekaligus mengakumulasi kebutuhan anggaran untuk menanganinya.

"Kita siapkan dulu datanya, nanti jika ada bantuan dari pusat kita sudah siap dengan datanya," kata Heri.

Ia mengatakan pembangunan tidak hanya sekedar pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan dari sektor sumber daya manusia termasuk menangani stunting,

"Bahwasannya jika negara ingin terus maju dan berkembang, tentunya juga harus memerhatikan bagaimana kita meningkatkan sumber daya manusia kita," katanya.

Selain itu, kata Heri, pendataan stunting ini juga untuk mengantisipasi bonus demografi dan generasi emas mendatang.

"Perlu kita ketahui, menyinggung soal bonus demografi dan generasi emas mendatang tentunya tidak terlepas dari keberhasilan menangani stunting," katanya.

Sebelumnya, Plt Kepala Dinas Kesehatan Gunungkidul Dewi Irawaty mengatakan pihaknya melakukan penanganan di sektor kesehatan mulai dari pemberian PMT, penanganan ibu hamil anemia, pencegahan remaja anemia, pendidikan kesehatan remaja, pemberian tablet tambah darah dan aksi bergizi, pemeriksaan kehamilan, dan kelas ibu hamil.

Selain itu, dinkes juga mengukur tinggi badan anak balita dan juga gizi mereka untuk memperkuat komitmen pemerintah setempat dan masyarakat dalam gerakan bersama percepatan penurunan stunting.

Pengukuran dan publikasi angka stunting untuk mendapatkan data prevalensi terkini pada skala layanan puskesmas, kapanewon/kecamatan dan kalurahan/desa, katanya.

"Intervensi penurunan stunting terintegrasi salah satunya dengan pengukuran tinggi badan pada anak balita. Akurasi pengukuran berat dan tinggi badan cukup penting untuk penanganan stunting," kata Dewi Irawaty.