Bantul (ANTARA) - Bupati Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta Abdul Halim Muslih mengatakan pelayanan publik yang cepat dan akurat merupakan hak bagi setiap masyarakat, sehingga peningkatan pelayanan, termasuk administrasi kependudukan harus terus diupayakan.
"Pemerintah Kabupaten Bantul ingin menyediakan layanan publik dengan cepat dan akurat, karena setiap warga berhak mendapat pelayanan maksimal. Agar hak ini mendapatkan pengakuan hukum yang kuat, Disdukcapil harus melakukan updating," kata Bupati Bantul di sela penandatanganan perjanjian kerja sama terkait administrasi kependudukan di Bantul, Rabu.
Peningkatan pelayanan publik diwujudkan dengan kerja sama antara Disdukcapil Bantul dengan PT Pos Indonesia, RSKIA Sadewa, Klinik Nur Hidayah, dan Klinik Pratama Gemilang Medika terkait pengiriman dokumen kependudukan melalui Kantor Pos dan Pelayanan Akta Kelahiran dan Kematian yang terintegrasi secara online bagi penduduk Bantul.
Menurut dia, dengan penandatangan tersebut, Pemkab Bantul berharap dapat memenuhi harapan masyarakat terkait layanan administrasi dalam bidang kesehatan yang mudah dan cepat.
"Rakyat ingin pelayanan yang cepat dan akurat, karena itu rumah sakit dan klinik sebagai pusat kesehatan yang merasakan fungsi-fungsi layanan kesehatan ini terkait erat dengan kelahiran dan kematian, Disdukcapil akan melakukan upaya agar mempercepat layanan publik," katanya.
Melalui peningkatan pelayanan publik dengan bekerja sama tersebut, bupati berharap mampu memenuhi harapan masyarakat dan memberikan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat.
Sementara itu, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Bantul Roy Robert Edison Bonai berkomitmen dan terus berupaya menghadirkan layanan publik yang prima, salah satunya dengan penandatanganan perjanjian kerja sama terkait pelayanan Adminduk.
Menurut dia, maksud dari kegiatan ini adalah meningkatkan layanan administrasi kependudukan di Bantul, sementara tujuannya adalah memberikan kemudahan layanan, khususnya dalam bidang administrasi kependudukan bagi masyarakat.
"Tujuannya untuk meningkatkan layanan administrasi kependudukan di Bantul, sehingga memudahkan masyarakat," katanya.
Bupati sebut pelayanan publik akurat merupakan hak bagi masyarakat
Bupati Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Abdul Halim Muslih usai penandatanganan perjanjian kerja sama terkait pelayanan administrasi kependudukan di Bantul, DIY, Rabu (6/3/2024) (ANTARA/HO-Kominfo Pemkab Bantul)
