Jakarta (ANTARA) - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memandang pentingnya Dinas Pendidikan untuk melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki tugas dan fungsi pendampingan psikososial anak untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan anak putus sekolah.
"Jika penyebab anak putus sekolah adalah faktor sosial budaya, kesehatan mental, dan psikologi, maka Dinas Pendidikan harus melibatkan DP3KB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) dan UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak), Dinas Sosial, dan lembaga masyarakat, untuk melakukan pemulihan dan pendampingan hingga anak kembali sekolah," kata Anggota KPAI Aris Adi Leksono dalam keterangan, di Jakarta, Jumat.
Hal ini dikatakannya saat KPAI melakukan rapat koordinasi dengan Pemkot Medan, Sumatera Utara, terkait tingginya jumlah anak putus sekolah.
Dari pertemuan kedua belah pihak, Pemkot Medan menyepakati sejumlah hal antara lain bila penyebab anak putus sekolah adalah karena ekonomi, maka Dinas Pendidikan diminta untuk memberikan bantuan biaya pendidikan.
Pemkot akan melakukan pendataan anak putus sekolah dengan melibatkan RT/RW dan kelurahan, sehingga data lebih akurat dan intervensi lebih tepat.
Pemkot juga akan memfasilitasi lembaga masyarakat untuk bersinergi mencarikan solusi bagi anak putus sekolah melalui pusat kegiatan belajar masyarakat atau bentuk layanan pendidikan masyarakat lainnya.
"
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: KPAI: Dinas Pendidikan harus rangkul OPD atasi anak putus sekolah
Pemerintah harus tangani anak putus sekolah di Indonesia
Anggota KPAI Aris Adi Leksono (tengah) saat menghadiri rapat koordinasi pengawasan perlindungan anak di satuan pendidikan di Sumatera Utara. (ANTARA/HO-KPAI)
