Menpora membantah koordinasi dengan Kejagung terkait korupsi di PON

Medan (ANTARA) - Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo membantah koordinasi pihaknya dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Bareskrim Polri adalah terkait korupsi dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI/2024 di Aceh dan Sumatera Utara.

"Tudingan-tudingan adanya penyelewengan, adanya korupsi, karena hanya segelintir informasi yang dikeluarkan, itu harus kita bantah. Karena apa? Saya yakin ini semua penyelenggaraannya, semua sudah kerja keras," ucap Dito dalam konferensi pers di Medan, Sumatera Utara, Jumat malam.

Lebih lanjut, ia menjelaskan adanya permintaan dari dirinya untuk dilakukan pendalaman terhadap dugaan penyelewengan dalam PON 2024, bukan terkait dengan dugaan korupsi.

 Pendalaman itu, kata dia melanjutkan, dilakukan untuk merespons keluhan masyarakat serta memastikan kebenaran atas tudingan-tudingan yang beredar di media sosial mengenai penyelenggaraan PON yang dinilai buruk.

"Itu adalah merupakan respons saya yang saya tidak terima setelah pembukaan langsung adanya, kita dihajar melalui media sosial, di netizen hanya menggunakan beberapa contoh sample, langsung masif sekali dikatakan bahwa penyelenggaraan PON ini korupsi. Ini saya melakukan pembelaan kita sudah ada satgas tata kelola. Ini jangan langsung dituduh adanya penyelewengan, korupsi," jelas Dito.




Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menpora bantah koordinasi dengan Kejagung terkait korupsi di PON