Kulon Progo (ANTARA) - Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bekerja sama dengan Kalurahan Ngargosari mengadakan bimbingan teknis keamanan pangan dan membuka helpdesk penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Pangan (SPP-IRT).
Kepala Dinas Kesehatan Kulon Progo Sri Budi Utami di Kulon Progo Rabu mengatakan, helpdesk penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Pangan (SPP-IRT) diperuntukan bagi pelaku industri rumah tangga pangan.
"Beberapa waktu lalu kami melalukan bimbingan teknis bagi pelaku industri rumah tangga pangan bertempat di Balai Desa Ngargosari," kata Sri Budi Utami.
Ia menjelaskan, sasaran kegiatan adalah pelaku industri rumah tangga pangan di wilayah Kalurahan Ngargosari sejumlah 25 orang.
Tujuan kegiatan tersebut adalah meningkatkan kesadaran pengelola/penanggung jawab industri rumah tangga pangan dalam menjaga mutu pangan, meningkatkan motivasi pengelola/penanggungjawab industri rumah tangga pangan dalam mengembangkan produk pangan.
"Adapun output kegiatan ini adalah terbitnya Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan dan SPP-IRT bagi pelaku industri rumah tangga pangan yang mengikuti kegiatan dan sesuai dengan ketentuan," katanya.
Sri Budi Utami mengatakan, untuk pengurusan SPP-IRT saat ini, sebetulnya sudah banyak kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah, di antaranya SP-PIRT yang Dinkes terbitkan melalui aplikasi SPP-IRT yang terhubung dengan OSS, sehingga prosesnya lebih simpel, lebih mudah, dan lebih cepat.
Salah satu persyaratan atau komitmen yang harus ditunjukkan oleh pemohon SP-PIRT adalah dengan mengikuti Bimtek keamanan pangan di mana nanti akan dikeluarkan sertifikat penyuluhan keamanan pangan.
'Sertifikat ini yang kemudian menjadi salah satu persyaratan untuk mendapatkan SPP-IRT," katanya.
Lebih lanjut, Sri Budi Utami mengatakan, Dinas Kesehatan Kulon Progo pada 2024 ini ada dua sumber anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Bimtek keamanan pangan, yaitu dari APBD Kulon Progo dan DAK Non Fisik POM.
"Untuk dana APBD terkait Bimtek keamanan pangan, kemarin kami bekerja sama dengan DPMPTSP dengan membuka helpdesk di lokasi. Hal ini untuk membantu para pemohon SPP-IRT yang mungkin ada kendala di dalam teknologi informasi atau digitalisasi," katanya.
Dia mengatakan pula bahwa anggaran dari APBD ini ada 50 sasaran terbagi dua kali pelaksanaan. Bulan Mei di Kalibawang, dan bulan September di Samigaluh.
"Untuk dana DAK Non Fisik POM, untuk 2024 ada 180 sasaran yang kita fokuskan untuk pemenuhan komitmen dengan mengikuti Bimtek keamanan pangan bagi pemohon SPP-IRT," katanya.
