Sejumlah kementerian seperti Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) efisiensi anggaran menyasar pada kegiatan yang sifatnya seremonial, bukan program strategis.
"Kami tidak menggunakan istilah pemangkasan tapi efisiensi. Kalau yang ada di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu yang diefisiensikan berupa kegiatan yang operasional," kata Abdul Mu'ti di Universitas Negeri Malang (UM), di Kota Malang, Jawa Timur, Kamis, (13/2).
Beberapa program strategis yang dimaksud oleh Menteri Abdul Mu'ti, yakni Bantuan Operasional Sekolah, Program Indonesia Pintar (PIP), sampai pada tunjang sertifikasi untuk para guru.
Dia menyatakan bahwa efisiensi anggaran di Kemendikdasmen sudah dihitung secara rinci, sehingga tak sampai menyentuh pada program yang sifatnya utama untuk dilaksanakan dan menyangkut hak banyak orang.
"Untuk PIP, dana bantuan operasional (BOS), sertifikasi guru itu kebijakan yang ada sangkut pautnya dengan hajat hidup masyarakat, makanya tetap dipertahankan," ucap dia.
Selain tiga program itu, juga ada renovasi gedung sekolah, pelatihan untuk guru, dan pemberian beasiswa bagi pelajar yang anggarannya dipastikan aman dari pemangkasan.
Menteri Abdul Mu'ti pun kembali menegaskan bahwa berjalannya program prioritas dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tidak mengalami kendala apapun dengan adanya penerapan efisiensi anggaran.
"Kami tidak mengalami permasalahan sama sekali, (kebijakan efisiensi) tak ada pengaruh," katanya.
Baca juga: Komisi VII yakin Prabowo tak mau efisiensi anggaran korbankan pegawai, apalagi PHK
Baca juga: Komisi VII DPR: Efisiensi anggaran tak boleh pecat pegawai
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Istana sebut tak ada PHK di instansi pemerintah akibat efisiensi
