Yogyakarta (ANTARA) - Penyusunan regulasi pertembakauan yang dilakukan pemerintah mendapat perhatian dari berbagai pihak. Sejumlah elemen masyarakat berharap agar kebijakan yang diambil dapat lebih inklusif dan mempertimbangkan seluruh ekosistem pertembakauan di Indonesia.
Ketua Umum Pakta Konsumen Nasional (PakNas) Ary Fatanen mengatakan regulasi yang diterapkan sebaiknya tidak hanya mengedepankan aspek pengendalian, tetapi juga mempertimbangkan keseimbangan dalam industri hasil tembakau (IHT).
"Kondisi industri hasil tembakau (IHT) akhir-akhir ini semakin tidak baik. Dikepung regulasi sana-sini yang tidak berkeadilan. Kami juga terdampak. Kami harus menghadapi berbagai peraturan yang mendiskreditkan konsumen," kata Ary, dalam keterangannya, Minggu (15/2).
PakNas juga menyoroti pentingnya regulasi yang sesuai dengan karakteristik nasional dan tidak sekadar mengadopsi kebijakan dari negara lain.
"Indonesia memiliki ekosistem pertembakauan yang unik, berbeda dengan negara lain. Oleh karena itu, regulasi yang diterapkan perlu menyesuaikan dengan kondisi di dalam negeri agar lebih efektif dan dapat diterima oleh masyarakat luas," jelasnya.
Ary juga menekankan pentingnya pendekatan yang lebih komprehensif dalam implementasi kebijakan. Ia berharap agar regulasi yang dibuat dapat lebih memperhatikan konteks lokal serta diiringi dengan sosialisasi dan edukasi yang memadai.
Baca juga: Wabup sebut petani tembakau turut berkontribusi dalam pembangunan Sleman
"Kami melihat pentingnya keseimbangan dalam kebijakan ini, terutama dalam penerapan Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif diperlukan agar implementasinya berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di lapangan," tambahnya.
Hal sama juga disampaikan Ketua Komunitas Pecinta Tabacum Nusantara (KPTNI) Eggy Bp yang juga berharap agar proses perumusan regulasi lebih banyak melibatkan masyarakat terdampak.
"Kami mendukung upaya pemerintah dalam pengendalian tembakau, namun akan lebih baik jika peraturan yang dibuat mempertimbangkan seluruh elemen, termasuk petani, pekerja, pedagang, dan konsumen. Pendekatan yang lebih inklusif akan membuat kebijakan ini lebih tepat guna," kata Eggy.
KPTNI juga menyoroti pentingnya komunikasi antara pemangku kepentingan dan masyarakat dalam implementasi regulasi.
"Kami yakin bahwa dengan adanya dialog yang lebih intensif antara pemerintah dan masyarakat, kebijakan yang dihasilkan dapat lebih efektif dan diterima dengan baik oleh semua pihak," tutup Eggy.
Baca juga: Tenaga kerja tembakau menolak aturan kemasan rokok polos tanpa merk
Baca juga: Indonesia sederhanakan sistem cukai rokok di Indonesia
Baca juga: Indonesia sederhanakan sistem cukai rokok di Indonesia
Baca juga: Terkait industri tembakau, Indonesia tak terpengaruh agenda global
