Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri Yusharto Huntoyungo menekankan urgensi penguatan regulasi inovasi serta perluasan replikasi praktik-praktik inovatif dalam rangka mencapai kemandirian daerah.
Yusharto mengatakan transformasi digital dan reformasi tata kelola menjadi landasan penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas dan efektivitas layanan publik, tetapi kedua aspek ini perlu ditopang oleh regulasi yang kuat agar inovasi dapat berjalan berkelanjutan dan terukur.
“Ada sejumlah dimensi yang perlu terus diperkuat untuk mewujudkan governance (tata kelola) dan kemandirian daerah mulai dari regulasi inovasi hingga replikasi inovasi. Kalau dia (inovasi) sudah dalam bentuk peraturan daerah, tentu akan menjadi parameter yang tertinggi,” ucap dia, sebagaimana keterangannya di Jakarta, Selasa.
Ia mencontohkan capaian Provinsi Papua Barat yang menunjukkan peningkatan positif dalam pelaporan Indeks Inovasi Daerah 2024. Tercatat sebanyak 78 persen inovasi yang dilaporkan telah memiliki regulasi pendukung, termasuk inovasi berbasis digital.
Menurut dia, hal tersebut menjadi bukti bahwa kekuatan regulasi mampu memperkuat ekosistem inovasi dan memberi arah bagi implementasi kebijakan di daerah.
Di samping itu, dia mengingatkan salah satu tantangan utama dalam pengembangan inovasi daerah adalah masih rendahnya tingkat replikasi inovasi antarwilayah. Padahal, replikasi merupakan faktor penting untuk mempercepat pemerataan kualitas layanan publik dan kemandirian daerah.
“Berikutnya yang perlu kita perbaiki berkaitan dengan replikasi inovasi yang sebaiknya seluruh pemerintah daerah melakukannya seoptimal mungkin,” imbuh Kepala BSKDN.
Yusharto lanjut mengatakan Innovative Government Award (IGA) 2025 hadir untuk mendukung hal tersebut. Ia mengatakan rangkaian kegiatan IGA tidak hanya menghadirkan seminar internasional, tetapi juga pameran inovasi daerah.
Adapun seminar internasional bertajuk “Memperkuat Ekosistem Inovasi dengan Kolaborasi untuk Kemandirian dan Daya Saing” telah digelar di Jakarta pada Senin (8/12). Sementara itu, pameran inovasi daerah diharapkan menjadi wadah bagi pemerintah daerah untuk melihat langsung berbagai inovasi unggulan.
Yusharto lanjut mengatakan, tidak semua inovasi membutuhkan anggaran besar dari APBD. Dengan memanfaatkan platform digital serta memperluas kerja sama lintas sektor, daerah dapat menghasilkan inovasi yang murah, efektif, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Negara-negara saat ini didorong untuk mensinergikan penyelenggaraan pemerintahan dengan perkembangan terkini yaitu dengan digitalisasi, hal itu pun berlaku bagi pemerintah daerah, demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berkualitas,” jelasnya.
Ia mendorong pemerintah daerah untuk semakin adaptif dan progresif. Penguatan regulasi, investasi digital, dan replikasi inovasi dinilai penting untuk memperkuat kemandirian dan daya saing daerah dalam menghadapi dinamika global.
Dia menegaskan bahwa kemandirian daerah perlu terus diupayakan karena tidak datang dengan sendirinya, tetapi tetap perlu didukung dengan regulasi yang kokoh dan kemampuan mereplikasi serta mengembangkan inovasi yang sudah terbukti berhasil.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kepala BSKDN tekankan urgensi penguatan regulasi dan replikasi inovasi
