Kulon Progo (ANTARA) - Lembaga Kajian dan Advokasi Pembangunan (LKAP) Kulon Progo mengusulkan kepada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, memperbanyak program padat karya dan stimulan semen atau aspal dalam rangka pemerataan pembangunan di wilayah ini.
Koordinator Lembaga Kajian dan Advokasi Pembangunan (LKAP) Kulon Progo Priyo Santoso di Kulon Progo, Jumat, mengatakan komitmen Pemkab Kulon Progo yang dituangkan dalam RKPD 2026, salah satunya terkait dengan prioritas pembangunan di bidang pembangunan infrastruktur yang merata.
"LKAP Kulon Progo menyampaikan beberapa catatan strategis hasil kajian yang dilakukan. Pertama mendukung program pemerataan pembangunan infrastruktur sehingga akan ada percepatan di semua titik pertumbuhan wilayah di Kulon Progo," kata Priyo dalam rilisnya.
Ia mengatakan kedua, LKAP meminta pemerintah daerah untuk bersikap adil dalam penentuan titik program padat karya dengan mengalokasikan anggaran satu kalurahan satu program padat karya, sehingga sangat membantu pemerintah kalurahan dalam percepatan pembangunan di wilayahnya apalagi sekarang anggaran pembangunan di APBKal menurun dengan banyak mandatory spending dari pemerintah pusat yang harus dijalankan oleh pemerintah kalurahan.
Ketiga ,meminta pemerintah daerah untuk kembali menghidupkan kembali program bantuan stimulan semen atau aspal yang dulu pernah menjadi role model pembangunan gotong royong yang dengan dana sedikit mampu membangun program yang banyak di tingkat bawah.
"Program ini bisa kembali menjadikan semangat gotong royong sebagai pemacu peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan," katanya.
Lebih lanjut, Priyo mengatakan LKAP mengusulkan pembangunan infrastruktur yang lebih luas, yakni pemerintah daerah untuk bisa melakukan terobosan ke perintah pusat, pengoptimalan dana keistimewaan serta peningkatan sasaran alokasi BKK propinsi dengan optimalisasi komunikasi baik secara politik atau birokrasi berwenang.
"Komunikasi dengan pusat dan provinsi sangat dibutuhkan dalam percepatan pembangunan," katanya.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kulon Progo Bambang Sutrisno mengatakan Dinas Naker sebagai instansi teknis pengampu kegiatan padat karya menyambut positif dan terima kasih atas pernyataan tersebut sebagai wujud dukungan atas program perluasan kesempatan kerja yang bertujuan membangun wilayah dengan infrastruktur secara sederhana.
Padat karya ini sekaligus pemberdayaan ekonomi masyarakat dan memberikan penghasilan sementara kepada warga sehingga dapat mengurangi pengangguran dan kemiskinan di Kulon Progo.
"Saat ini, pengangguran sebesar 2,01 persen dan kemiskinan masih tinggi 15,62 persen. Padat karya ini dapat mempercepat pembangunan infrastruktur, tapi juga mengurangi pengangguran dan kemiskinan," katanya.