Bantul (ANTARA) - Bupati Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Abdul Halim Muslih mengajak seluruh elemen maupun komponen bangsa, khususnya jajaran pemerintah kabupaten ini untuk menjadikan Hari Otonomi Daerah (Otda) sebagai momentum kuatkan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah.
"Mari kita jadikan momentum ini sebagai penguatan komitmen bersama dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat," kata Bupati Halim disela Peringatan Hari Otda ke-29 di Bantul, Jumat.
Bupati juga mengajak agar peringatan Hari Otda sebagai ajang refleksi atas perjalanan panjang otonomi daerah yang telah dimulai sejak 1996, sekaligus kesempatan untuk mempromosikan potensi lokal, inovasi daerah, dan kolaborasi yang solid antar tingkatan pemerintahan.
"Semoga otonomi daerah terus menjadi pilar utama dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, dan berpihak kepada rakyat," katanya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Bantul Agus Budirahardja dalam sambutan saat bertindak sebagai inspektur upacara mengatakan Peringatan Hari Otda ke-29 mengusung tema "Sinergitas Pusat dan Daerah Membangun Nusantara Menuju Indonesia Emas 2045".
Sekda menekankan pentingnya hubungan harmonis dan konstruktif antara pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Oleh karena itu, dia mengajak seluruh komponen bangsa, khususnya jajaran pemerintah daerah, untuk terus memperkuat komitmen dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik.
"Jadikan otda sebagai sarana pemerataan pembangunan, penguatan integrasi nasional, dan peningkatan daya saing daerah, yang pada akhirnya akan berkontribusi terhadap kemajuan bangsa secara keseluruhan," katanya.
Dia mengatakan, terdapat delapan hal strategis yang perlu menjadi perhatian utama bagi seluruh pihak baik di pusat maupun di daerah untuk mengharmoniskan gerak langkah pada tataran implementasi.
Kedelapan hal strategis itu, yakni upaya mewujudkan swasembada pangan, upaya mewujudkan swasembada energi, pengelolaan sumberdaya air melalui peningkatan infrastruktur, teknologi inovatif, penegakan hukum dan penyiapan kebijakan, mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, bebas korupsi, dan melayani masyarakat dengan berintegritas.
Selain itu, mengembangkan kewirausahaan yang membuka lapangan kerja, meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, pemenuhan gizi peserta didik melalui program MBG (makan bergizi gratis).
"Serta mewujudkan pelayanan kesehatan yang merata, berkualitas, dan terjangkau; dan reformasi birokrasi dan penegakan hukum," katanya.
