Bantul (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta mengadakan Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan Daerah Triwulan II Tahun 2025 guna mengevaluasi kinerja perangkat daerah dalam upaya memperkuat pembangunan.
"Pentingnya evaluasi kinerja perangkat daerah sebagai bagian dari upaya memperkuat efektivitas pembangunan," kata Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bantul Ari Budi Nugroho disela rakor tersebut di Bantul, Kamis.
Dia menjelaskan rakor ini bertujuan mengevaluasi capaian pembangunan, memperkuat sinergi antar-perangkat daerah dan mendorong akselerasi digitalisasi di berbagai sektor pemerintahan.
Wakil Bupati Bantul Aris Suharyanta mengatakan pentingnya digitalisasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik, seiring dengan potensi masyarakat Bantul yang berjiwa satria dan adaptif terhadap perubahan.
"Mari kita jadikan forum evaluasi ini sebagai momentum untuk akselerasi pembangunan dan menciptakan solusi-solusi kreatif demi kemajuan Kabupaten Bantul," katanya.
Ia berharap pada 2026 angka kemiskinan dan stunting di Bantul dapat turun, kesejahteraan masyarakat meningkat, dan tata kelola pemerintahan semakin baik.
"Kami bersama Bapak Bupati Bantul berkomitmen agar angka kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem, dapat dituntaskan pada tahun 2026," katanya.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul Agus Budiraharja mengatakan terdapat beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) dengan capaian kinerja terbaik dan terendah dari masing-masing OPD dan kecamatan berdasarkan evaluasi triwulan II.
Dia mengatakan tiga besar OPD dengan capaian kinerja terbaik, yakni Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) dan Dinas Komunikasi dan Informatika.
Peringkat kecamatan, capaian terbaik diraih Jetis, Banguntapan, dan Pundong.
