Bawaslu Kulon Progo mendorong perempuan optimalkan peran di dunia politik

Minggu, 28 September 2025 17:52 WIB

Ketua Bawaslu Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta Marwanto ANTARA/HO-Bawaslu Kulon Progo.

Kulon Progo (ANTARA) - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta Marwanto mendorong perempuan mulai mengoptimalkan perannya pada dunia politik dan tata pemerintahan, di tengah dinamika politik yang berkembang saat ini.

"Maskulinitas politik di Indonesia perlu diakhiri. Sudah saatnya perempuan memaksimalkan perannya di dunia politik dan tata pemerintahan agar tampil dengan wajah lebih feminim," kata Marwanto pada sosialisasi pendidikan politik "Peran Tokoh Perempuan dalam Menjaga Stabilitas Politik dan Kerukunan di Masyarakat" di Kulon Progo, Minggu.

Menurut dia, dunia politik saat ini terkesan keras, bahkan pada peristiwa tertentu mempertontonkan kebrutalan, seperti aksi demonstrasi yang menjarah sejumlah rumah pejabat beberapa waktu lalu.

Selain itu, kata dia, adanya berita korupsi yang dilakukan oleh para politikus kelas kakap yang muncul di berbagai media massa televisi dan media sosial.

Menyimak fenomena saat ini, kata dia, dipandang urgen bahwa dunia politik, terutama di Tanah Air, perlu diberi sentuhan peran perempuan, sehingga sudah saatnya perempuan tampil mewarnai dunia politik agar lebih feminim.

"Saya meyakini jika perempuan tampil optimal mewarnai tata kelola pemerintahan dan politik, maka wajah politik akan menjadi lebih lembut, santun, dan mengurangi kesan negatif," kata Marwanto yang pernah menjabat komisioner KPU Kulon Progo dua periode.

Dia mengatakan, peran perempuan dalam tata kelola pemerintahan dan politik tidak sebatas saat ada pemilu dan pemilihan kepala daerah (pilkada) saja. Namun, justru usai pelaksanaan pemilu, para perempuan perlu aktif mengawal jalannya pemerintahan.

"Kehidupan berdemokrasi itu sebuah siklus. Di dalamnya ada tiga fase, yakni let's vote, let's voice, dan let's choice. Let's vote adalah saat pemilu, di mana masyarakat menentukan pemimpin dan wakil rakyat. Let's voice adalah masa setelah pemilu, di mana pemerintahan yang sah sudah terbentuk," katanya.

Dia mengatakan, pada masa tersebut, rakyat tidak boleh diam, melainkan harus mengawal jalannya pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Intinya, masyarakat harus menyuarakan aspirasinya.

"Di sinilah peran tokoh perempuan bisa dimaksimalkan untuk mengadvokasi aspirasi masyarakat," katanya.