Kulon Progo (ANTARA) - Badan Pengawas Pemiku (Bawaslu) Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta terpanggil untuk menggerakkan Gen-Z agar peduli pada Pemilu yang bersih dengan mengenalkan nilai-nilai demokrasi yang benar.
"Kami mencoba untuk mengenalkan nilai-nilai demokrasi yang benar kepada remaja atau Gen-Z saat mereka mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) di sejumlah sekolah di Kulon Progo tahun ini," kata Ketua Bawaslu Kulon Progo Marwanto di Kulon Progo, Senin.
Menurut dia, generasi yang kini duduk di bangku sekolah adalah generasi emas yang akan menentukan nasib demokrasi di Indonesia 10 hingga 20 tahun ke depan.
"Untuk itu, mereka perlu dikenalkan dengan nilai-nilai demokrasi yang benar," katanya.
Baca juga: Bawaslu kerja sama dengan kampus untuk penelitian dan pendidikan
Baca juga: Bawaslu Kulon Progo sukses kawal Pilkada 2024, efisiensi anggaran
Ia mengatakan materi yang diberikan Bawaslu Kulon Progo di kegiatan MPLS lebih mengajak kepada para siswa untuk menjadi pemilih yang berintegritas.
"Yang ideal itu pemilih berintegritas. Tidak hanya cerdas, sebab kalau cerdas saja, konotasinya hanya pragmatis. Misal, datang ke TPS jika mendapat amplop. Itu cerdas, dapat uang transport, tapi tidak berintegritas," katanya.
Marwanto mengatakan pemilih berintegritas itu antara keyakinan, ucapan dan tindakan (saat nyoblos) di bilik suara, harus satu kesatuan.
"Jika meyakini politik uang itu haram, sehingga merusak demokrasi dan menyuburkan korupsi, maka ia tidak akan melakukannya," katanya.
Baca juga: Bawaslu Kulon Progo menggencarkan pendidikan pemilih kepada pelajar
Ia mengatakan pemilih yang berintegritas ini akan secara signifikan menentukan pemilu luber jurdil dan bersih. Pemilu yang bersih selain tidak banyak pelanggaran, juga yang terpenting tidak adanya praktik politik uang.
"Politik uang ini yang sebenarnya mencederai demokrasi, karena jika Pemilu bersih, maka demokrasi akan sehat, selanjutnya negara akan kuat," katanya.
Sementara Pemilu yang kotor, kata dia, diwarnai praktik politik uang, akan mengakibatkan biaya tinggi, sehingga marak korupsi, para wakil rakyat dan pemimpin yang terpilih akan berpikir mengembalikan modal, bukan berpikir untuk rakyat.
