Jakarta (ANTARA) - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wihaji mengatakan permasalahan kemiskinan dan stunting harus diatasi bersamaan, dan tidak bisa terpisah.
Hal tersebut diungkapkan Wihaji pada kegiatan Dialog Kebangsaan Penggerakan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Risiko Stunting di Nusa Tenggara Timur (NTT).
"Kolaborasi ini tidak bisa selesai di atas meja. Masalah kemiskinan dan stunting tidak hanya didiskusikan, tetapi harus dikerjakan, ditindaklanjuti, tidak hanya dibicarakan, yang lebih penting adalah setelah ini mau bagaimana tindak lanjutnya," katanya dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.
Menurutnya, isu kemiskinan dan stunting adalah dua sisi mata uang yang sama, tidak dapat diselesaikan secara parsial. Penuntasan kedua masalah ini harus melibatkan banyak pihak dan tidak bisa diselesaikan sendirian.
"Ini pesan Bapak Presiden, jangan banyak diskusi, jangan banyak lokakarya, jangan banyak seminar, ke lapangan selesaikan masalah. Oleh karena itu, saya minta teman-teman ke lapangan, selesaikan masalah," ujarnya.
Ia menegaskan, penanganan stunting sangat penting untuk melibatkan para tokoh adat dan tokoh agama sebab mereka memiliki pengaruh besar dan lebih didengar masyarakat, khususnya dalam urusan keluarga yang menjadi inti masalah stunting.
"Berbeda dengan urusan pembangunan yang menjadi ranah pemerintah, masalah keluarga memerlukan pendekatan dari tokoh-tokoh yang dihormati seperti pendeta, pastor, kiai, dan tokoh lainnya, di mana langkah ini telah diupayakan melalui komunikasi langsung dengan mereka," tuturnya.
Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor untuk menuntaskan dua persoalan besar di wilayahnya. Presiden Prabowo telah menugaskan agar penanganan stunting difokuskan di dua provinsi contoh, yakni NTT dan Jawa Barat.
"Ini menunjukkan betapa pentingnya komitmen kita di daerah untuk menjawab tantangan tersebut," katanya.
Ia mengemukakan, Pemprov NTT telah menyiapkan langkah nyata untuk mengatasi masalah tersebut melalui program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) yang akan melibatkan seluruh kepala daerah di 22 kabupaten/kota di NTT.
Ketua Sinode Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) Pendeta Samuel Benyamin Pandie membagikan pengalamannya dalam menurunkan stunting di Kota Kupang.
"Dalam waktu enam bulan kami berhasil menurunkan angka stunting di Kota Kupang. Apa rahasianya? Makan dengan anak-anak ternyata kegembiraan paling utama. Jadi, kekuatan komunitas gereja lah yang membangkitkan anak-anak untuk makan bersama," paparnya.
Percepatan penanggulangan kemiskinan dan stunting memerlukan kekuatan kolektif dan pendekatan kultural, tidak hanya kebijakan. Sinergi antara pemerintah (pusat dan daerah) dan tokoh adat/agama penting agar program Genting dan konsorsium ini dapat menciptakan generasi Indonesia yang sehat, serta bebas dari stunting dan kemiskinan.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Mendukbangga: Kemiskinan dan stunting harus diatasi bersamaan
