Bantul (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bantu,l Daerah Istimewa Yogyakarta, melakukan rotasi sekaligus melantik sejumlah pejabat tinggi pratama sebagai upaya memperkuat komitmen dan integritas pejabat tersebut dalam menjalankan tugas pemerintahan.
"Pelantikan ini bukan sekadar seremoni, tetapi momentum untuk memperkuat komitmen dan integritas dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik," kata Bupati Bantul Abdul Halim Muslih pada pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan di Bantul, Kamis.
Menurut dia, selain sebagai kelanjutan dari yang telah dilaksanakan para pejabat sebelumnya, setiap ada pelantikan tentu harus didasari dengan adanya komitmen untuk melakukan hal yang lebih baik dibanding sebelumnya.
"Pelantikan ini bukan seremonial belaka, tetapi di dalamnya ada pakta integritas yang tersirat maupun tersurat," katanya.
Bupati Bantul juga menyoroti tantangan yang dihadapi pemerintah daerah, terutama terkait dengan penurunan kapasitas fiskal akibat kebijakan pemerintah pusat.
Kondisi tersebut, menurut dia, harus disikapi dengan bijak melalui penyesuaian program dan kegiatan sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia.
"Di depan banyak sekali tantangan, ekspektasi publik yang harus kita penuhi dengan segala kemampuan. Tolong lakukan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan publik sesuai dengan tupoksi yang anda emban," katanya.
Menurut dia, saat ini pemerintah daerah berada pada situasi menantang. Dari sisi internal, mengalami penurunan kapasitas fiskal karena kebijakan pemerintah pusat.
"Ini harus kita hadapi dengan menyesuaikan program kegiatan anggaran dengan ketersediaan dana yang ada," katanya.
Meskipun demikian, Bupati mengingatkan bahwa peningkatan ekspektasi publik harus diimbangi dengan peningkatan sensitivitas pejabat terhadap kebutuhan masyarakat.
"Oleh karenanya kepada saudara terlantik untuk meningkatkan sensitivitasnya. Masyarakat memiliki harapan yang tinggi berarti juga sensitivitasnya tinggi pula. Maka terus mempelajari problem pada bidang yang saudara emban," katanya.
Lima pejabat tinggi pratama yang dilantik adalah Reni Mariastuti sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Afif Umahatun sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (DPMK), Mujahid Amrudin sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Jimmy Alran Manumpak Simbolon sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP), dan Dian Mutiara Sri Rahmawati sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip).
