Ekonom: Redenominasi rupiah perlu dijalankan dengan persiapan matang

Dalam sanering, ujar dia, nilai uang benar-benar berkurang. Uang Rp1.000 menjadi Rp1 dan daya belinya pun hilang.

Sedangkan dalam redenominasi, menurut dia, hanya terjadi penyederhanaan angka tanpa mengubah nilai riil. Uang Rp1.000.000, misalnya, akan menjadi Rp1.000, tetapi tetap dapat membeli barang dengan nilai yang sama seperti sebelumnya.

Lebih lanjut, Sunarsip menambahkan, kekhawatiran bahwa redenominasi akan memicu lonjakan harga emas atau inflasi berlebihan juga tidak beralasan.

"Enggak perlu sampai seperti itu. Karena tetap saja investasi emas, value-nya akan disesuaikan juga," kata Sunarsip.

Sementara, terkait potensi dampak inflasi, ia mengakui pada tahap awal transisi mungkin akan muncul tekanan sementara akibat faktor psikologis masyarakat. Namun lambat laun akan kembali normal.

Baca juga: Gubernur BI terpilih menunggu pemerintah soal redenominasi

Baca juga: BI tetap dorong pemerintah ajukan RUU Redenominasi

Menurut dia, tekanan psikologis biasanya muncul karena sebagian masyarakat memilih berbelanja lebih cepat sebelum kebijakan berlaku.

"Psikologis orang gini, orang akhirnya belanja barang sekarang daripada nanti uang saya nggak laku. Nah itu yang kemudian akan mendorong inflasi," katanya.

Bank Indonesia maupun sistem perbankan nasional sebenarnya sudah memiliki kapasitas teknologi yang cukup untuk menyesuaikan sistem keuangan terhadap redenominasi.

Maka dari itu, Sunarsip menyarankan agar pemerintah dan otoritas moneter menyiapkan regulasi dan payung hukum secara paralel sambil membangun kesiapan teknologi di sektor perbankan.

Baca juga: BI: redenominasi sudah dikaji selama 10 tahun

Adapun melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025, Pemerintah tengah menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Harga Rupiah atau redenominasi dengan target penyelesaian pada 2027.

RUU tersebut menjadi salah satu dari empat prioritas Kementerian Keuangan dalam Rencana Strategis 2025-2029.